Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayahrss

Pemerintah Percepat Pembangunan 5 Jalan Tol

22 Feb 2017 - 10:21Jakarta – Pemerintah menandatangani perjanjian dalam mewujudkan percepatan penyediaan lima proyek jalan tol dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang terdiri dari: a. Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Jalan Tol Kuala Namu – Tebing Tinggi - Parapat b.


[Narasi Tunggal] - Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah dan Launching PPP Book 2017

17 Feb 2017 - 14:10JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas pada pagi ini, Jumat (17/2), menyelenggarakan Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) di Istana Negara dengan disaksikan Presiden RI Joko Widodo. Acara ini merupakan titik awal keberhasilan PINA setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas


Perlu Perbaikan Ketat Untuk Meningkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia

16 Feb 2017 - 13:18Kemudahan berusaha di Indonesia atau Ease of Doing Business (EODB) secara berangsur-angsur sudah menunjukan perbaikan menjadi peringkat 91 dari peringkat 106 pada tahun 2016. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kenaikan peringkat ini walaupun Presiden membuat target yang lebih tinggi dari pencapaian


Tingkatkan Konektivitas, Pemerintah Dukung Pembangunan Pelabuhan Gili Mas

11 Feb 2017 - 21:45Lombok - Pemerintah terus mendukung upaya Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam mengembangkan pelabuhan baru yakni Pelabuhan Gili Mas di Kabupaten Lombok Barat. Kehadiran Pelabuhan Gili Mas sedianya dapat meningkatkan konektivitas menuju Nusa Tenggara Barat. Konektivitas tersebut terutama pada


Pemerintah Serius Garap KEK Mandalika

11 Feb 2017 - 11:24Lombok - Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Hal ini ditandai dengan akan dibangunnya infrastruktur dan fasilitas penunjang sebagai bagian dari 10 destinasi utama pariwisata Indonesia.


KPPIP Evaluasi Proyek Strategi Nasional

10 Feb 2017 - 12:00 Hari ini, Jumat (10/2), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama kementerian dan lembaga negara pelaksana Proyek Strategis Nasional (PSN) melakukan evaluasi kriteria dan dokumen penyerta usulan PS


Disetujui, Usulan KEK Baru Arun Lhokseumawe

30 Jan 2017 - 20:02Jakarta - Pemerintah menyetujui usulan Arun Lhokseumawe sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di Indonesia. Sedangkan dua usulan KEK baru lainnya, yaitu Galang Batang-Bintan dan Pulau Asam-Karimun, masih harus menunggu kelengkapan dokumen yang belum lengkap. Usulan tersebut dibahas dalam Sidang


KEK Arun Lhokseumawe Siap Dibentuk

20 Jan 2017 - 13:53Jakarta – Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam menyatakan kesiapannya dalam pengusulan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Rencananya pengembangan kawasan ini akan berada di bawah konsorsium yang terdiri atas gabungan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan


Tata Ruang Menjadi Basis Kebijakan Berbagai Sektor

16 Jan 2017 - 13:00Pemerintah terus berupaya menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara mendorong daerah-daerah untuk segera menyelesaikan persoalan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Adapun salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan persoalan


Revitalisasi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

03 Jan 2017 - 11:43Percepatan pengembangan wilayah Surabaya-Madura (Suramadu) dilakukan melalui integrasi pengembangan kawasan/klaster pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kerangka pengembangan wilayah. Namun, dalam perjalanannya, ada beberapa persoalan dalam pengembangan wilayah