Pemerintah dan Bank Indonesia Pastikan Inflasi 2019 Terjaga di Kisaran 3,5%

Pemerintah dan Bank Indonesia Pastikan Inflasi 2019 Terjaga di Kisaran 3,5%
Pemerintah dan Bank Indonesia kembali menyelenggarakanpertemuan High Level High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Semester II untuk memastikan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2019 tetap berada dalam kisaran sasaran 3,5%±1%.
 
“Realisasi inflasi selama semester I-2019 terjaga pada tingkat 3,28% (yoy) dan 2,05% (ytd), atau masih terkendali sesuai dengan target sasaran tahun 2019. Secara spasial, inflasi daerah juga terkendali,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin High Level Meeting TPIP, Rabu (10/7), di Jakarta.
 
Terjaganya realisasi inflasi semester I-2019, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sejalan dengan konsistensi seluruh elemen Tim Pengendalian Inflasi Nasional, yaitu TPIP, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota dalam menjalankan strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif) serta mengimplementasikan Peta jalan Pengendalian Inflasi tahun 2019-2021.
 
“Serangkaian kebijakan penurunan tarif angkutan udara juga telah memberikan kontribusi terjaganya inflasi dalam periode Ramadhan dan Lebaran 2019 dan semester I-2019,” kata Menko Darmin.
 
Lebih lanjut Menko Darmin menjelaskan, ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menginventarisasi beberapa tantangan dalam rangka pencapaian sasaran inflasi 2019, antara lain potensi kemarau panjang dan tantangan menjaga ketersediaan pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.
 
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga realisasi inflasi kelompok harga bergejolak (volatile food) maksimal pada level 5% (yoy) dan menjalankan kebijakan utama 4K.
 
Selain itu, Dalam jangka panjang, HLM juga menyepakati pentingnya penciptaan ekosistem yang mendukung terwujudnya ketersediaan pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.
 
“Kebijakan mendorong hilirisasi produk pertanian, perbaikan sistem logistik, peningkatan produktivitas pertanian, penerapan sistem cluster di sektor pertanian perlu disinergikan dengan segenap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah,” tutur Menko Darmin.
 
Dalam rangka memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah, TPIP dalam waktu dekat juga akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2019 yang mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif” yang rencananya akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
 
“Langkah-langkah tersebut diyakini akan terus memperkuat kualitas koordinasi pengendalian inflasi, dan mendukung sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mengelola kondisi makroekonomi yang sehat serta kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang memperbaiki konektivitas dan kelancaran distribusi,” tegas Menko Darmin
 
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Budi Waseso, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. (aa/iqb)
Rabu, 10 Juli 2019 - 17:33
https://ekon.go.id/berita/view/pemerintah-dan-bank-indonesia.4874.html