Ministerial Meeting CPOPC Sorot Keberpihakan pada Petani dan Pembangunan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan
Kamis, 08 November 2018 - 18:05
Ministerial Meeting CPOPC Sorot Keberpihakan pada Petani dan Pembangunan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan
Sumber gambar : ekon.go.id
 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 
SIARAN PERS
 
Ministerial Meeting CPOPC Sorot Keberpihakan pada Petani dan Pembangunan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan
 
Malaysia, 8 November 2018
 
Menghadapi tantangan perdagangan industri kelapa sawit secara global, Indonesia dan Malaysia kembali menyelenggarakan 5th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Putrajaya, Malaysia.
 
“Saat ini, situasi pasar kelapa sawit menghadapi tantangan berupa penurunan harga crude palm oil (CPO) dalam pasar global sekaligus isu keberlanjutan yang membuat produk CPO sulit mendapatkan akses masuk ke negara utama tujuan ekspor. Saya percaya, momen ini menjadi penting bagi CPOPC untuk memainkan peran sebagai forum negara penghasil kelapa sawit untuk mengkoordinasikan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan sambutan pada Kamis (8/11), di Putrajaya, Malaysia.
 
Dalam pertemuan ini, CPOPC menetapkan Malaysia secara resmi sebagai Chairman CPOPC terhitung mulai 1 Januari 2019 menggantikan Indonesia yang diserahterimakan langsung dari Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada Menteri Industri Utama YB Teresa Kok.
 
Selain itu,  CPOPC juga memutuskan beberapa langkah strategis dalam mempertahankan daya tawar ditengah tantangan pasar global, antara lain program keberpihakan terhadap petani,  penetapan Kolombia sebagai negara anggota CPOPC, penguatan mandatori biodiesel, dan strategi untuk mengatasi kampanye hitam di pasar global.
 
Pertama, CPOPC berkomitmen untuk mendorong keberpihakan terhadap petani kelapa sawit yang berkontribusi besar dalam capaian produksi global. Kedua negara memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan implementasi Good Agricultural Practices (GAP) dan program peremajaan sawit. Tidak hanya itu, keduanya juga berkomitmen untuk mengadakan Business and Smallholders Forum pada tahun 2019 mendatang.
 
Selanjutnya, untuk memperkuat kerja sama dengan negara penghasil kelapa sawit lain, CPOPC menetapkan Kolombia sebagai anggota dari CPOPC. Penetapan Kolombia sebagai anggota CPOPC ini mempertimbangkan posisi Kolombia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di Benua Amerika. Adapun hal ini diharapkan dapat menghasilkan kerjasama strategis untuk mempromosikan kepentingan industri kelapa sawit dalam ekonomi global.
 
“Sangat penting bagi CPOPC untuk memperluas keanggotannya guna memperkuat posisi daya tawar sekaligus kerjasama dengan negara produsen kelapa sawit lainnya” tambah Darmin.
 
Kedua negara juga menyepakati pentingnya konsolidasi program mandatori biodiesel di seluruh negara anggota sekaligus mendorong penggunaan biodiesel ke negara-negara pengguna kelapa sawit.
 
Adapun, untuk mengatasi kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit yang cukup diskriminatif bagi negara penghasil kelapa sawit, CPOPC mengambil beberapa langkah strategis, antara lain :
  • Negara anggota CPOPC tidak akan berpartisipasi dalam workshop terkait Indirect Land Use Change (ILUC) yang merupakan bagian dari European Union’s Renewable Energy Directive II (RED II) karena dinilai sangat diskriminatif terhadap produk kelapa sawit di pasar Uni Eropa.
  • CPOPC terus mengadopsi prinsip-prinsip Suistanable Development Goals (SDGs) sebagai salah satu pendorong komitmen keberlanjutan yang lebih baik di industri kelapa sawit guna menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan sosial dengan lingkungan (ekon)
 
***
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati
 
email: humas@ekon.go.id
twitter dan instagram: @perekonomianRI
website: www.ekon.go.id
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
JOINT PRESS STATEMENT
5th MINISTERIAL MEETING OF COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES
8 November 2018
Putrajaya, Malaysia
 
The Honorable Ms. Teresa Kok, Minister of Primary Industries, Malaysia and His Excellency Mr. Darmin Nasution, Coordinating Minister for Economic Affairs, Indonesia co-chaired the 5 th Ministerial Meeting of the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) in Putrajaya, Malaysia.
 
The meeting addressed and agreed on the following:
 
Malaysia will assume CPOPC Chairmanship from 1 January 2019 for a period of two years. Minister Teresa Kok wishesto acknowledge and thank Coordinating Minister Darmin Nasution for his Chairmanship and leadership role;
 
CPOPC is keen to expand its membership base among the palm oil producing countries and welcomes Colombia as our newest member. Being the largest palm oil producer in the American continent, the accession of Colombia as a member strengthens CPOPC as a whole and provides a strategic alliance among palm oil producing countries in promoting the interests of palm oil in the global economy. Both Ministers emphasized that CPOPC will continue to expand its membership by inviting other key palm oil producing countries;
 
Smallholders play an important role in the palm oil industry since they account for a substantial portion of the global output. Poverty alleviation and social well-being of these smallholders are priority for palm oil producing countries. Both Ministers emphasized the need to increase productivity and income of the smallholders through further enhancement of Good Agricultural Practices and accelerated replanting programs;
 
Recognizing the need to encourage greater synergy between the palm oil Industries of the member countries, both Ministers endorsed the convening of the Business and Smallholders Forum in 2019;
 
Highlighted the need to consolidate and increase biodiesel mandatory programs in respective member countries, as well as to encourage the use of palm biodiesel to other prospective consumer countries;
 
Both Ministers expressed grave concerns regarding the significant anti palm oil campaign triggered through various NGOs and even regularly supported by legislative processesin some importing countries that discriminate palm oil. These actions are viewed as highly discriminatory against all palm oil producing countries. As palm oil producing countries, we will continue all efforts to strongly counter such anti palm oil campaigns;
 
As palm oil producing countries, we will address various challenges emerging from the European Union’s Renewable Energy Directive II (RED II). Of significant concern is the proposed controversial Indirect Land Use Change (ILUC) concept that would likely discriminate against palm oil in the EU market. On that note, both governments will not participate in the EU’s ILUC workshop;
 
CPOPC prescribed strongly to the UN SDGs Agenda 2030 and agreed in principle to adopt these SDGs as primary drivers to attain higher sustainability commitment within the palm oil industry. These efforts similarly underscore our commitment for balancing out economic and social progress with the environment.
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Ekonomi Makro dan KeuanganLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan