LainnyaGaleri Foto
LainnyaVideo
LainnyaLayanan Informasi

Laporan Keuangan Tahunan Kemenko Perekonomian 2016 (Audited)

14 Jun 2017 - 10:01Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran...


Pemerintah Dorong Peran Pemda dalam Reforma Agraria
Senin, 17 April 2017 - 21:37
Pemerintah Dorong Peran Pemda dalam Reforma Agraria
Sumber gambar : ekon.go.id
Jakarta – Pemerintah terus mendorong peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam realisasi program reforma agraria. Pasalnya, pemda dinilai tahu betul kondisi lapangan di daerahnya dalam implementasi kebijakan ini nantinya.
 
“Pemerintah pusat membuat inisiasi dan aturan mainnya. Tetapi kita juga ingin pemda dapat ambil inisiatif baik itu gubernur, bupati dan walikota,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Reforma Agraria, Senin (17/4), di Jakarta.
 
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan pejabat perwakilan kementerian/lembaga.
 
Menko Perekonomian mengatakan nantinya ada beberapa provinsi yang menjadi prioritas yaitu seluruh provinsi di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. 
 
Program reforma agraria, lanjut Darmin, menjadi pelengkap dari program percepatan ekonomi yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh pemerintah. “Upaya ini (reforma agraria) jadi penting sekali karena kita sudah melakukan banyak hal untuk pertumbuhan ekonomi baik itu dalam membangun infrastruktur, kebijakan sektor maupun deregulasi,” ungkapnya.
 
Darmin menyampaikan dalam praktik reforma agraria, pemerintah akan fokus pada dua hal yakni tanah objek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial. Nantinya, lanjut Darmin, pengelolaan lahan baik dalam TORA maupun perhutanan sosial akan dibuat secara klaster.
 
“Pengusahaan dari TORA dan perhutanan sosial akan dirancang dalam sistem klaster. Baik itu yang dikelola oleh kelompok atau klaster berupa koperasi,” kata Darmin. (ekon) 
 
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan HidupLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan