Pentingnya Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas dan Minerba
Jumat, 10 Agustus 2018 - 11:10
Pentingnya Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas dan Minerba
Sumber gambar : ekon.go.id
Kuta, 10 Agustus201– Sebagai upaya meningkatkan transparansi sektor minyak dan gas (migas), mineral dan batubara (minerba), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan sosialisasi pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan PelaporanBeneficial Ownership (BO), Jumat (10/8), di Kuta.
 
Transparansi BO atau pemilik manfaat korporasi merupakan salah satu hal yang disyaratkan oleh Standar EITI, dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya. 
 
Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Bidang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim menuturkan, di banyak negara kaya sumber daya ekstraktif, kerahasiaan kepemilikan korporasi menjadi salah satu penyebab korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan monopoli terselubung. Namun sampai saat ini, hanya ada sedikit informasiyang dapat diakses oleh masyarakattentang informasi BO.
 
“Sesuai dengan Standar EITI,  di tahun 2020, seluruh negara pelaksana EITI, termasuk Indonesiaharus dapat membuka data tentang nama, kewarganegaraan, dan domisili pemilik manfaat atau BO dari korporasi industri ekstraktif,” tutur Bastian.
 
Upaya pelaksanaan transparansi BO di Indonesia telah melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga yang mempunyai tujuanyang sama dalam upaya mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan.
 
Sebagai payung hukum, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentangPenerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yangdiundangkanpada awal bulan Maret 2018 yang lalu.
 
Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mensyaratkan transparansi data BO dalam perizinan di sektor minerba. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 
Lebih lanjut Bastian menjelaskan, pelaksanaan transparansi industri ekstraktif melalui EITI yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat direncanakan juga akan dilaksanakan di tingkat daerah.
 
“Upaya ini diperlukan untuk memperbaiki tata kelola industri ekstraktif di daerah, termasuk pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berjumlah ribuan,” jelas Bastian.
 
Diakhir sambutannya, Bastian berharap hal ini bisa memberikan dampak positif untuk perbaikan tata kelola ditingkat daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut. (ekon)
 
Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi:
Doni Erlangga
Sekretariat EITI Indonesia
Telp: 083899159719
 
CATATAN EDITORIAL
  1. Laporan EITI Indonesia 2015 dapat diunduh di http://eiti.ekon.go.id/laporan-eiti-indonesia-2015/
  2. Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership dapat diunduh http://eiti.ekon.go.id/peta-jalan-transparansi-beneficial-ownership-industri-ekstraktif/
  3. Portal Data Industri Ekstraktif dapat diakses di http://portal-ekstraktif.ekon.go.id
  4. Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI) bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif. EITI menetapkan standar internasional bagi pelaku usaha untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan dan bagi pemerintah untuk membuka angka penerimaan negara.
  5. EITI adalah sebuah koalisi antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Kelompok Masyarakat Sipil, Penanam Modal dan Organisasi Internasional. Perwakilan-perwakilan lembaga tersebut duduk di dalam satu Dewan Internasional (EITI International Board).
  6. Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010, pelaksanaan EITI berada dibawah tanggung jawab Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang memimpin Tim Pengarah Transparansi dan dijalankan oleh sebuah Tim Pelaksana Transparansi yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, masyarakat sipil dan industri, dan diketuai oleh Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  7. Sekretariat EITI Indonesia merupakan suatu lembaga di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang diketuai oleh Asisten Deputi III Menko Perekonomian untuk melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan transparansi penerimaan industri ekstraktif.
  8. Standar EITI telah dilaksanakan di 51 negara di dunia. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memperoleh status compliance atau patuh standar transparansi.
  9. Laporan-laporan EITI, Siaran Pers, data serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan EITI dapat dilihat di:                              a. Situs EITI Indonesia: http://eiti.ekon.go.id/                                                                                                                            b. Situs EITI International: http://www.eiti.org/
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Ekonomi Makro dan KeuanganLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan