Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, Langkah Nyata Pemerintah Benahi Transportasi Publik Terintegrasi
Selasa, 06 Agustus 2019 - 17:10
Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, Langkah Nyata Pemerintah Benahi Transportasi Publik Terintegrasi
Sumber gambar : ekon.go.id
Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Jepang sedang merampungkan kerja sama dalam proyek “Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI)”. Tahun ini merupakan masa akhir dari JUTPI Fase 2, yang telah dimulai sejak 2014 lalu.
 
Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan seminar publik bertema “Jabodetabek Urban Transportation Masterplan”.
 
Seminar ini membahas hasil aktivitas dari JUTPI Fase 2, termasuk mengenai rincian Jabodetabek Transportation Masterplan (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek/RITJ). Studi menunjukkan Pengelolaan transportasi di Jabodetabek tergolong kompleks karena melibatkan banyak pihak dan menyangkut kewenangan beberapa pemerintah daerah, sementara kemacetan di area ini telah menimbulkan kerugian yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 65 triliun per tahunnya.
 
Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) telah menandai babak baru dalam penanganan transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek. Diharapkan dengan adanya Perpres tersebut, maka kebijakan dan langkah-langkah penataan transportasi perkotaan Jabodetabek dapat dilakukan secara terpadu berpedoman pada RITJ.
 
“Kami ingin menyampaikan informasi mengenai rencana induk transportasi ini kepada masyarakat, media massa, dan stakeholder lainnya, khususnya untuk rencana jangka pendek (2024), menengah (2029) dan panjang (2035),” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo ketika memberikan sambutan dalam seminar tersebut, di Jakarta, Selasa (6/8).
 
Dalam mengembangkan masterplan itu, tim JUTPI 2 telah menjalankan berbagai studi yang juga mengakomodasi masukan dari pemerintah pusat dan daerah. Hasil studi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan/atau memperbaiki rencana pengembangan perkotaan, atau sebagai dasar untuk memperbarui RTRW atau RDTR kota-kota di Indonesia.
 
Wahyu melanjutkan, “Kami mengharapkan kerja sama dari berbagai instansi terkait untuk mencapai tujuan menciptakan lingkungan perkotaan yang memiliki transportasi publik terintegrasi. Kami juga akan terus mengharapkan kerja sama dengan Jepang, terutama dalam melakukan studi lanjutan dan merancang strategi pengembangan masterplan itu,” katanya.
 
Selain itu, Wahyu berharap jika masterplan Jabodetabek ini dapat diadaptasi oleh daerah-daerah lainnya juga di Indonesia. “Karena salah satu kunci kemajuan Indonesia juga akan ditentukan oleh meningkatnya kualitas transportasi publik,” tuturnya.
 
Arah dasar dalam pembuatan masterplan yang dilakukan tim JUTPI Fase 2, yaitu: (1) Untuk menawarkan lini baru dan memadukan transportasi publik berdasarkan hasil proyeksi traffic demand; (2) Untuk memaksimalkan efisiensi jaringan transportasi publik; (3) Untuk memilih moda transportasi publik yang mampu mengakomodasi traffic demand; (4) Untuk menghindari tumpang-tindih jalur atau koridor moda transportasi publik; (5) Untuk menghubungkan 30 pusat aktivitas di DKI Jakarta dan lokasi Transit Oriented Development (TOD) yang menghasilkan traffic demand; dan (6) Untuk mengantisipasi perubahan di tahun 2024, 2029/2030 juga 2035, dan setelahnya.
 
Menurut hasil studi yang dilakukan JUTPI Fase 2, pada 2024 akan ada kebutuhan penumpang atas moda MRT dan LRT sejauh 60 km dan terdiri dari 4 jalur, yaitu Kelapa Gading-Velodrome (6 km); Cawang-Kuningan-Dukuh Atas (10 km); Cawang-Cibubur-Kota Bogor (25 km); dan Cawang-Bekasi Timur (19 km).
 
Kemudian, pada 2030, kebutuhan terhadap LRT sejauh 116 km dan terdiri dari 7 jalur, yakni Kelapa Gading-Velodrome (6 km); Puri Kembangan-Tanah Abang-Dukuh Atas (12 km); Pesing-Kelapa Gading via Kemayoran (17 km); Cawang-Kuningan-Dukuh Atas (10 km); Cawang-Cibubur-Kota Bogor (44 km); Cawang-Bekasi Timur (19 km); dan Velodrome-JIEP-Cakung (8 km).
 
Sampai 2035 akan ada kebutuhan sampai 196 km dan terdiri dari 10 jalur, yaitu tambahan 3 jalur dari 2030, yaitu dalam Kota/Kabupaten Bogor sepanjang 40 km; Cikarang (15 km, yang terintegrasi dengan Automated People Mover (APM) dan High Speed Train (HST)); dan Jagakarsa-Cibubur-Cileungsi (25 km).
 
Turut hadir dalam acara ini antara lain Tadayuki Mayashita, Minister from Embassy of Japan in Indonesia; Shinichi Yamanaka, Chief Representative JICA Office Indonesia; Junikichi Kano, Project Leader JUTPI Fase 2; dan Sadayuki Yagi, Project Manager JUTPI Fase 2. (rep/iqb)
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan WilayahLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan