Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
Selasa, 05 Desember 2017 - 11:56
Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
Sumber gambar : ekon.go.id
Acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang bertempat di Hotel Harmoni One, Batam, dilaksanakan oleh Kedeputian Koordinasi Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian. Acara ini bertujuan untuk mempercepat proses pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang nantinya dapat mendukung terwujudnya program reforma agraria di Indonesia. Selain itu, Perpres Nomor 88 Tahun 2017 merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam memberikan pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah dalam kawasan hutan. 
 
Dalam acara sosialisasi ini, Dirjen Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (M. Ikhsan) memberikan sambutan dan arahan ke para peserta sosialisasi. Dalam sambutannya, Dirjen Penataan Agraria mengungkapkan bahwa terbitnya Perpres 88 Tahun 2017 ini merupakan bukti ‘hadirnya negara’ untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah masyarakat dalam kawasan hutan. Lebih lanjut, Dirjen Penataan Agraria menjelaskan bahwa Perpres 88 Tahun 2017 ini merupakan dasar yang kuat bagi instansi pelaksana di daerah untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. 
 
Selanjutnya, setelah sambutan Dirjen Penataan Agraria, acara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Asisten II Ekonomi Pembangunan. Dalam sambutannya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik pelaksanaan sosialisasi Perpres ini di Kota Batam. Peserta yang diundang dalam sosialisasi ini berasal dari 5 (lima)  provinsi di Sumatera yang memiliki persoalan terkait penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 150 peserta yang berasal dari instansi pusat, UPT pusat di daerah (Balai Pemantapan Kawasan Hutan/BPKH), bappeda provinsi/kabupaten/kota, dinas kehutanan provinsi, kanwil BPN provinsi, kantor pertanahan kabupaten/kota dan dinas pemerintah kabupaten kota yang menangani pertanahan/tata ruang.  
 
Sosialisasi di Batam merupakan sosialisasi ke dua setelah sosialisasi serupa di Kota Balikpapan yang dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian pada tahun ini. Dalam sosialisasi ini, hadir tiga pembicara yaitu Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan (Dr Prabianto Mukti Wibowo) yang mewakili Deputi 3, Kemenko Perekonomian. Dalam paparannya, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan mengungkapkan bahwa status hutan yang bisa diproses melalui mekanisme adalah hutan yang dalam tahap penunjukan. Selain itu, pemohon yang dapat diproses adalah perorangan, instansi pemerintah (pusat dan daerah), lembaga sosial/keagamaan dan masyarakat adat. 
 
Narasumber lainnya adalah Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK yang diwakili oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Bapak Muhammad Said). Narasumber dari KLHK menjelaskan bahwa tanah dalam kawasan hutan yang bisa diproses melalui mekanisme Perpres Nomor 88 Tahun 2017 adalah tanah-tanah yang secara de fakto sudah dikuasai oleh masyarakat dan hal ini tidak berlaku untuk rencana kegiatan tertentu.  Dijelaskan juga bahwa proses inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan hanya berlaku sebanyak 1 (satu) di setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan sebaik mungkin proses identifikasi tanah – tanah yang akan dimohon untuk dilakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanahnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim Inver, KLHK akan membentuk tim pengelola administrasi kegiatan dan regu-regu pelaksana. Direktur pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan diakhir pemaparannya menegaskan bahwa penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh korporasi/perusahaan tidak termasuk yang bisa diproses melalui Perpres Nomor 88 Tahun 2017. 
 
 Narasumber yang ketiga adalah Dirjen Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang diwakili oleh Direktur Konsolidasi Tanah (Bapak Rudijaya) yang memaparkan proses sertifikasi tanah-tanah hasil penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Dalam pemaparanya, Direktur konsolidasi tanah menguraikan bahwa proses sertifikasi tanah-tanah hasil penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan nantinya terdiri dari 3 skema yaitu redistribusi tanah, legalisasi/Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan konsolidasi tanah. Selain sertifikasi tanah, proses selanjutnya adalah akses reform yang meliputi permodalan, pemasaran, infrastruktur, sarana produksi pertanian dan pendampingan.

 
Berita Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan HidupLainnyarss
Informasi tidak ditemukan
Berita TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan