Sumber ekon.go.id

[Grafikonomi] - Daftar Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

02 Feb 2021 11:11 WIB

Pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pelaksanaan UU No. 11  Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari 49 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 5 Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres). Sejak awal proses penyelesaiannya, pemerintah sudah membuka dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat umum serta stakeholders lainnya untuk memberi masukan dan menyampaikan aspirasi.

Terdapat 4 (empat) kanal utama yang disediakan guna menampung masukan dan aspirasi tersebut, yaitu melalui Portal dan Posko UU Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA), Acara Serap Aspirasi, serta melalui Surat Resmi ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan/atau Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Adapun jumlah masukan yang diterima melalui ke-4 kanal utama tersebut (per 25 Januari 2021) adalah sebagai berikut:

  1. Melalui Portal UU Cipta Kerja (uu-ciptakerja.go.id) dan Posko Cipta Kerja, yaitu web-form (112 masukan), email (48 masukan), dan akses ke portal (hits) sebanyak 4,88 juta pengakses;
  2. Melalui Acara Serap Aspirasi secara tatap muka di 15 daerah seluruh Indonesia yang menerima masukan sebanyak 38 berkas.
  3. Melalui Tim Serap Aspirasi (TSA) yang menampung, membahas dan memberikan rekomendasi untuk 227 berkas masukan.
  4. Melalui Surat Resmi ke Kemenko Perekonomian maupun ke K/L terkait sebanyak 72 berkas masukan.

Di dalam TSA, Pemerintah melibatkan akademisi dan praktisi hukum yang dikoordinasikan oleh Prof. Romli Atmasasmita, untuk menyerap aspirasi Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja tersebut. Semua aspirasi dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh K/L yang bertanggung jawab di sektor teknis, bersama dengan Tim Teknis di Kemenko Perekonomian, serta dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sekretariat Negara (Setneg), dan Sekretariat Kabinet (Setkab) dalam proses harmonisasinya.

Selain pakar hukum, Pemerintah juga melibatkan sejumlah ahli dan pakar di bidangnya, serta tokoh-tokoh nasional di dalam TSA, seperti Franky Sibarani, Hendardi, Prof. Ari Kuncoro, Prof. Satya Arinanto, Prof. Hikmahanto, Prof. Bomer Pasaribu, Dr. Mukhaer Pakkanna, Prof. Nur Hasan Ismail, Prof. Haryo Winarso, Muhammad Yamin, Prof. Budi Mulyanto, Prof. Made Suwandi, Prof. Asep Warlan Yusuf, Prof. San Afri Awang, Agus Muharam, K.H. Robikin Emhas, Andi Najmi, Khalid Zabidi, Airin Rachmy Diani (Ketua APEKSI), Azwar Anas (Ketua APKASI), Eka Sastra, M. Pradana Indraputra, Dani Setiawan, Najih Prastiyo, Dr. Emrus Sihombing, dan Dyah Ayu Paramita.

Lika-Liku Pembahasan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Pada tahap awal pembahasan, pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, bersama Kemenkumham, Setneg, Setkab dan 18 K/L terkait, telah sepakat menyusun 44 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja (40 RPP dan 4 RPerpres), dan menyelesaikan 2 RPP yang terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Namun, dalam perjalanannya untuk makin menguatkan implementasi UU Cipta Kerja, maka pemerintah menambahkan dua peraturan pelaksanaan, yaitu RPP tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan RPerpres tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sementara, dua RPP terkait LPI sudah selesai dan telah diundangkan, yakni PP No. 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, dan PP No. 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Pada tahap akhir pembahasan, disepakati ada dua askema pemecahan RPP. Pertama, RPP Sektor Perhubungan dipecah menjadi 4 RPP; dan kedua, RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipecah menjadi 6 RPP.  Sehingga akhirnya, jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 54 peraturan.

PP dan Perpres yang telah disusun tersebut harus dapat mengantisipasi dan menyesuaikan berbagai perubahan dan perkembangan perekonomian yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Kemudian, juga untuk mengukuhkan tujuan utama pembuatan UU Cipta Kerja sebagai bentuk reformasi regulasi dan upaya debirokratisasi, yang diharapkan dapat mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

***


Unduh file lampiran
Bagikan di | Cetak | Unduh