Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari RPP dan RPerpres harus dapat mengantisipasi dan menyesuaikan berbagai perubahan dan perkembangan perekonomian yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Kemudian, juga untuk mengukuhkan tujuan utama pembuatan UU Cipta Kerja sebagai bentuk reformasi regulasi dan upaya debirokratisasi, yang diharapkan dapat mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).