Info Sektoral UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja

19 Jan 2021 19:30 WIB
[Berita] - Pemerintah Optimis Perekonomian Indonesia Masuk Jalur Positif di 2021

Tahun 2021 diyakini membawa perubahan ke arah yang positif, termasuk untuk perekonomian global. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya tren positif dari kinerja perekonomian di sebagian besar negara pada triwulan terakhir 2020.

31 Dec 2020 14:31 WIB
[Grafikonomi] - UU Cipta Kerja Dorong Pengembangan dan Digitalisasi UMKM di Indonesia

Pemerintah terus mendorong upaya digitalisasi UMKM yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah saat ini, yaitu agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Transformasi Digital.

30 Dec 2020 11:12 WIB
[Grafikonomi] - Dampak Program Perhutanan Sosial terhadap Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Program Perhutanan Sosial telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan negara & hutan adat (hak). Kehadiran UU Cipta Kerja akan semakin menjamin keberlangsungan program ini. Pemerintah berharap akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara lingkungan dan dinamika sosial budaya yang ada.

29 Dec 2020 18:32 WIB
[Grafikonomi] - Pemerintah Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja

Pemerintah membuka ruang dan menyerap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja, baik dengan sosialisasi ke beberapa daerah di Indonesia, portal resmi UU Cipta Kerja, maupun datang langsung ke Posko Cipta Kerja.

28 Dec 2020 19:00 WIB
[Berita] - Menko Airlangga: Pemerintah Perpanjang Subsidi Bunga KUR di 2021

Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021, pemerintah akan meningkatkan plafon KUR di 2021 menjadi sebesar Rp253 triliun, meningkat dibandingkan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp220 triliun.

23 Dec 2020 15:26 WIB
[Berita] - UU Cipta Kerja Beri Kepastian dan Penegakan Hukum dalam Proses Perizinan Berusaha 

UU Cipta Kerja berupaya memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan berusaha.