Ada pertanyaan seputar RUU Cipta Kerja? Hubungi call center RUU Cipta Kerja di nomor 021-22341111 / 021-22342222 atau di email ciptakerja@ekon.go.id. Senin s.d Jumat, pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB.

Pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Salah satunya, dengan cara mendorong investasi melalui penyederhanaan serta penyelarasan regulasi dan perizinan. RUU Cipta Kerja dirancang sebagai jalan pembuka untuk mencapai misi tersebut. Mengangkat topik yang sedang ramai dibahas ini, berikut secuil ilustrasi tentang RUU Cipta Kerja.

Merespons dinamika ekonomi global saat ini, Pemerintah kembali berupaya melakukan reformasi struktural dengan membuat RUU Cipta Kerja. Transformasi ekonomi pun diharapkan lahir agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mencapai Indonesia Maju 2045 sebagai 5 besar ekonomi terkuat di dunia.

Berikut terlampir Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR RI, pada tanggal 12 Februari 2020 lalu.  RUU Cipta Kerja ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan pekerja, UKM, hingga industri.

Terdapat beberapa alasan investor hengkang dari Indonesia antara lain karena adanya ketidakstabilan politik, kalah bersaing, efisiensi fasilitas produksi dan karyawan, kontrak kerja sama komersial berakhir, biaya produksi yang mahal, dan krisis global. RUU Cipta Kerja hadir dalam rangka memperbaiki hal-hal tersebut dan dapat membawa Indonesia melesat pada tahun 2045.

Di tengah penanggulangan pandemi Covid-19, rupanya masih ada yang perlu ditanggulangi soal masa depan para pekerja. Untuk itu, pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).