Info Sektoral RUU Cipta Kerja

RUU Cipta Kerja

11 Mar 2020 13:16 WIB
[Berita] - Pemerintah Dorong Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Aparatur

Pemerintah fokus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui dunia pendidikan, termasuk didalamnya pendidikan bagi TNI dan Polri. Hal ini dilakukan guna meningkatkan daya saing dan pembangunan ekonomi.

06 Mar 2020 10:41 WIB
[Berita] - RUU Cipta Kerja Jadi Jalan Pembuka Reformasi Struktural Ekonomi Indonesia

Reformasi struktural terhadap perekonomian Indonesia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sejarah mencatat, Indonesia pernah melakukannya 2 (dua) kali. Pertama, saat pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Kedua, saat pergantian Orde Baru ke Era Reformasi.

05 Mar 2020 14:40 WIB
[Berita] - Di Hadapan Para Pengacara, Menko Perekonomian Jelaskan RUU Cipta Kerja

Berkesempatan menjadi narasumber pada acara Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Business Law Forum 2020, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan substansi Cipta Kerja. Pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam rangka pembinaan sehingga kegiatan usaha tetap dapat berlangsung dan dapat menghindarkan pekerja dari PHK.

04 Mar 2020 17:14 WIB
[Berita] - Menko Airlangga: Tidak Ada Resentralisasi dalam RUU Cipta Kerja

Di hadapan para seluruh pimpinan daerah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

29 Feb 2020 16:01 WIB
[Berita] - Dialog Publik RUU Cipta Kerja: Menciptakan Lapangan Kerja Melalui Perbaikan Ekosistem Investasi

Salah satu isu utama yang dimiliki Indonesia adalah masalah pengangguran. Setiap tahun setidaknya ada 2 (dua) juta penambahan angkatan kerja baru yang membutuhkan lapangan pekerjaan untuk menyambung hidup mereka.

28 Feb 2020 15:59 WIB
[Berita] - Pemerintah Mulai Merancang Aturan Turunan RUU Cipta Kerja melalui Paradigma RBA

Pemerintah mulai menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. RPP NSPK tersebut merupakan tindak lanjut dari RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang saat ini draft dan naskah akademiknya telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sejak 12 Februari lalu.