Penyampaian aspirasi terkait UU Cipta Kerja dengan format luring dapat dilakukan dengan datang langsung ke Posko Cipta Kerja di Lantai 6 Gedung Kantor Pos Besar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat. Senin-Jumat, pukul 09.00 s.d 15.00 WIB. Sementara untuk format daring dapat disampaikan melalui email ciptakerja@ekon.go.id atau layanan informasi Halo Cipta Kerja.  

Pemerintah menekankan pentingnya penanganan dampak Pandemi Covid-19 dari aspek kesehatan, di samping secara simultan mendorong upaya pemulihan perekonomian. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada para peserta Asia-Pacific Conference of German Business (APK) secara daring di Jakarta, Senin (19/10). 

Naskah Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada rapat Paripurna 5 Oktober 2020, telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Ketua DPR RI telah menyampaikan RUU Cipta Kerja kepada Presiden RI melalui surat Nomor LG/120/12046/DPR RI/X/2020, yang diterima oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 14 Oktober 2020.

Prosedur Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR RI ditaati oleh DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah. Pembentukan Panitia Penyusunan RUU pun ditaati, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 318 Tahun 2019. Selain itu, Pengharmonisasian RUU oleh Kementerian Hukum dan HAM pun telah dilakukan.

Penyusunan UU Cipta Kerja telah sesuai dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. #OmnibusLawTaatProsedur

Dalam proses sosialisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Pemerintah Pusat menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) seluruh Indonesia untuk turut menyosialisasikan kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Pasalnya, Pemda merupakan entitas pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat.