Info Sektoral UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja

08 Nov 2020 18:31 WIB
[Informasi] - Portal Resmi UU Cipta Kerja

Penyampaian aspirasi terkait UU Cipta Kerja dengan format luring dapat dilakukan dengan datang langsung ke Posko Cipta Kerja di Lantai 6 Gedung Kantor Pos Besar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat. Senin-Jumat, pukul 09.00 s.d 15.00 WIB. Sementara untuk format daring dapat disampaikan melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja.

05 Nov 2020 11:56 WIB
[Grafikonomi] - Pemerintah Optimalkan Implementasi Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya dengan mengoptimalkan implementasi beberapa program prioritas dalam bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

04 Nov 2020 13:09 WIB
[Berita] - Komitmen Pemerintah Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

Saat ini, Indonesia memegang posisi sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yaitu 87% dari total populasi dunia sebesar 267 juta jiwa, sehingga negara ini merupakan pasar yang menentukan dalam perdagangan produk halal dunia. Pada 2018, Indonesia membelanjakan US$214 miliar untuk produk halal atau mencapai 10% dari nilai total produk halal dunia, dan kita termasuk konsumen terbesar.

02 Nov 2020 14:54 WIB
[Grafikonomi] - Komitmen Penyederhanaan Regulasi

UU Cipta Kerja dirancang untuk mengatasi permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah (hiper-regulasi) yang mengatur sektor, menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral. Setidaknya ada 3 (tiga) manfaat UU Cipta Kerja, antara lain: mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru, dan mendukung pemberantasan korupsi. 

02 Nov 2020 11:27 WIB
[Berita] - Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Pemerintah Utamakan Transparansi dan Keterlibatan Semua Pihak

Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah peraturan pelaksanaan sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Penyusunan peraturan pelaksanaan ini dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait dan masyarakat luas. Saat ini ada 37 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden yang tengah disusun.

26 Oct 2020 16:30 WIB
[Berita] - Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Dorong Produktivitas Tenaga Kerja, Bantu Indonesia Bebas dari Middle Income Trap

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) diharapkan bisa membawa Indonesia keluar jebakan pendapatan menengah (middle income trap).