Dalam proses sosialisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Pemerintah Pusat menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) seluruh Indonesia untuk turut menyosialisasikan kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Pasalnya, Pemda merupakan entitas pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja dilaksanakan dengan semangat keterbukaan dan partisipatif.  #OmnibusLawTransparan

Simak penjelasan tentang upaya Pemerintah dalam menjamin kemudahan bisnis produk halal dan dukungan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) berikut. 

Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk mengedepankan komunikasi melalui layanan-layanan yang tersedia, guna mengurangi penyebaran virus Covid-19 sebagai dampak dari adanya kerumunan. Pemerintah juga berharap agar masyarakat senantiasa tetap mengutamakan gerakan Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak (3M).

Mari Kita Mengenal UU Cipta Kerja dengan Lebih Baik..

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diharapkan bisa memberikan perlindungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi, untuk bisa masuk ke sektor formal melalui kemudahan pendirian, perijinan, dan pembinaan.