Di hadapan para seluruh pimpinan daerah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Salah satu isu utama yang dimiliki Indonesia adalah masalah pengangguran. Setiap tahun setidaknya ada 2 (dua) juta penambahan angkatan kerja baru yang membutuhkan lapangan pekerjaan untuk menyambung hidup mereka.

Pemerintah mulai menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. RPP NSPK tersebut merupakan tindak lanjut dari RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang saat ini draft dan naskah akademiknya telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sejak 12 Februari lalu.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin berkualitas SDM sebuah negara, maka akan semakin maju negara tersebut. Untuk itu, kebijakan peningkatan kualitas SDM diperlukan agar bisa menaklukkan persaingan global.

RUU Cipta Kerja bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera. Hal ini dilakukan melalui upaya memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja. Dalam prosesnya, RUU Cipta Kerja memperhatikan rambu-rambu dan koridor konstitusi serta mengikuti hierarki konstitusi.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang telah diberikan draft dan naskah akademiknya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari 2020 bertujuan untuk memperluas peluang usaha demi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemudahan dan simplikasi perizinan, pemberdayaan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) dan koperasi, serta penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.