Info Sektoral UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja

25 Feb 2021 17:51 WIB
[Berita] - Airlangga Yakinkan Pengusaha untuk Berbisnis dan Berinvestasi di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakinkan dunia usaha bahwa di tengah Pandemi Covid-19, Pemerintah terus berupaya meningkatkan ekosistem bisnis dan investasi di Indonesia.

21 Feb 2021 21:05 WIB
[Berita] - Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Ciptakan Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja

Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020.

08 Feb 2021 14:09 WIB
[Berita] - Pemerintah Harapkan Sinergi Akademisi dalam Pemulihan Ekonomi

Upaya Pemerintah guna memajukan perekonomian Indonesia masih terus berlanjut. Di hadapan civitas academica Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (8/2), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan kerja sama terutama dari kalangan akademisi untuk memastikan kebijakan ekonomi dapat terlaksana dengan baik.

05 Feb 2021 20:31 WIB
[Berita] - Pemerintah Resmikan Pusat Inkubator Bisnis Pemuda KOPI

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus dalam pemerintahan era Jokowi-Ma’ruf Amin. Salah satu upaya Pemerintah dalam mengembangkan SDM yang unggul adalah melalui pengembangan kewirausahaan.

05 Feb 2021 18:30 WIB
[Berita] - Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengendalian Covid-19

Sinyal positif pemulihan ekonomi nasional telah terlihat di Triwulan IV-2020. Meskipun Ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar -2,07% di tahun 2020, namun pada Triwulan IV-2020 hanya terkontraksi sebesar -2,19% (yoy) yang artinya membaik dari Triwulan sebelumnya.

03 Feb 2021 09:07 WIB
[Grafikonomi] - Penerapan NSPK Berbasis Resiko Dorong Layanan Pemerintahan yang Efisien, Mudah, dan Pasti

Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari RPP dan RPerpres harus dapat mengantisipasi dan menyesuaikan berbagai perubahan dan perkembangan perekonomian yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Kemudian, juga untuk mengukuhkan tujuan utama pembuatan UU Cipta Kerja sebagai bentuk reformasi regulasi dan upaya debirokratisasi, yang diharapkan dapat mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).