Sinyal positif pemulihan ekonomi nasional telah terlihat di Triwulan IV-2020. Meskipun Ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar -2,07% di tahun 2020, namun pada Triwulan IV-2020 hanya terkontraksi sebesar -2,19% (yoy) yang artinya membaik dari Triwulan sebelumnya.

Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari RPP dan RPerpres harus dapat mengantisipasi dan menyesuaikan berbagai perubahan dan perkembangan perekonomian yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Kemudian, juga untuk mengukuhkan tujuan utama pembuatan UU Cipta Kerja sebagai bentuk reformasi regulasi dan upaya debirokratisasi, yang diharapkan dapat mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

Pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pelaksanaan UU No. 11  Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari 49 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 5 Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres). Sejak awal proses penyelesaiannya, pemerintah sudah membuka dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat umum serta stakeholders lainnya untuk memberi masukan dan menyampaikan aspirasi.

Pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 49 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 5 Rancangan Peraturan Presiden, setelah melakukan pembahasan dengan para pemangku kepentingan yang terlibat.

Pemerintah mengapresiasi dan optimis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dihadirkan berbagai lembaga dunia. Optimisme tersebut didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah dalam upaya penganganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dimulai tahun lalu.

Pemerintah terus mendorong upaya digitalisasi UMKM yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah saat ini, yaitu agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Transformasi Digital.