Dalam perspektif ekonomi saat ini, variabel tingkat pengangguran dianggap merupakan salah satu inti pengukuran keberhasilan kinerja pemerintah. Tugas mendasar pemerintah adalah mengatasi hal tersebut, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan kaum buruh serta keselamatan lingkungan melalui penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Salah satunya, dengan cara mendorong investasi melalui penyederhanaan serta penyelarasan regulasi dan perizinan. RUU Cipta Kerja dirancang sebagai jalan pembuka untuk mencapai misi tersebut.

Jakarta (11/3) - Pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara mendorong investasi melalui simplifikasi serta harmonisasi regulasi dan perizinan. RUU Cipta Kerja dirancang sebagai jalan pembuka untuk mencapai misi tersebut.

Reformasi struktural terhadap perekonomian Indonesia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sejarah mencatat, Indonesia pernah melakukannya 2 (dua) kali. Pertama, saat pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Kedua, saat pergantian Orde Baru ke Era Reformasi.

Berkesempatan menjadi narasumber pada acara Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Business Law Forum 2020, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan substansi Cipta Kerja. Pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam rangka pembinaan sehingga kegiatan usaha tetap dapat berlangsung dan dapat menghindarkan pekerja dari PHK.

Di hadapan para seluruh pimpinan daerah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.