Pemerintah terus bergerak untuk segera menyelesaikan peraturan pelaksanaan turunan UU Cipta Kerja yang ditargetkan untuk selesai minggu ini (paling lambat hari Jumat depan 20/11), kecuali hanya untuk beberapa RPP tertentu yang memang perlu konsolidasi substansi dengan banyak K/L. Aturan turunan tersebut ialah 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). 

UU Cipta Kerja telah resmi disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo serta diundangkan pada tanggal 2 November 2020 lalu, menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  Sesuai dengan pengaturan pada Ketentuan Penutup di Pasal 185, maka Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.

Penyampaian aspirasi terkait UU Cipta Kerja dengan format luring dapat dilakukan dengan datang langsung ke Posko Cipta Kerja di Lantai 6 Gedung Kantor Pos Besar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat. Senin-Jumat, pukul 09.00 s.d 15.00 WIB. Sementara untuk format daring dapat disampaikan melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya dengan mengoptimalkan implementasi beberapa program prioritas dalam bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, Indonesia memegang posisi sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yaitu 87% dari total populasi dunia sebesar 267 juta jiwa, sehingga negara ini merupakan pasar yang menentukan dalam perdagangan produk halal dunia. Pada 2018, Indonesia membelanjakan US$214 miliar untuk produk halal atau mencapai 10% dari nilai total produk halal dunia, dan kita termasuk konsumen terbesar.

UU Cipta Kerja dirancang untuk mengatasi permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah (hiper-regulasi) yang mengatur sektor, menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral. Setidaknya ada 3 (tiga) manfaat UU Cipta Kerja, antara lain: mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru, dan mendukung pemberantasan korupsi.