Sumber ekon.go.id

[Berita] - Belanja Pemerintah Bantu Ungkit Perekonomian Nasional

12 Aug 2020 18:33 WIB

Pemerintah akan menggenjot belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada triwulan ketiga 2020, dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional yang pada triwulan kedua kemarin masih mengalami pertumbuhan minus. Selain menggiatkan belanja barang dan modal, pemerintah pun akan memberikan stimulan dan subsidi kepada UMKM, korporasi maupun para pekerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Presiden RI menginstruksikan kepada K/L untuk memacu belanjanya masing-masing agar dapat membantu pemulihan perekonomian nasional.

“Pemerintah harus menjaga kehidupan, kesehatan, dan mata pencaharian penduduk. Termasuk untuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bidang kesehatan menjadi perhatian utama pada 2020-2021, dan ini terlihat dari kegiatan dan anggarannya. Kemudian, di 2022 dan 2023 akan terjadi pemulihan kesehatan dan ekonomi,” tuturnya pada sambutan di acara Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Rakerkonas Apindo) 2020 secara virtual, di Jakarta, Rabu (12/8).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2-2020 mengalami kontraksi -5,32% secara year on year (yoy), menurun dibandingkan dengan kuartal 1-2020 sebesar 2,97% (yoy). Sedangkan, jika dibandingkan per kuartal, ekonomi Indonesia pada kuartal 2-2020 berada pada angka -4.19%, lebih melambat daripada kuartal 1-2020 yang sebesar -2.41%.

Dari segi pengeluaran, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar -5.51% (yoy), dan konsumsi pemerintah sebesar -6.9% (yoy). Kalau dari sisi sektoral, transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan kontraksi terdalam sebesar -30,84%, disusul akomodasi dan makanan-minuman (mamin) sebesar -22,02%. Namun, sektor pertanian masih mampu tumbuh positif sebesar 2,19%, begitu pula sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh tinggi sebesar 10,88%.

“Bagi sektor yang terdampak cukup dalam (misal: akomodasi-mamin serta transportasi laut dan udara), pemerintah akan mendorong kebijakan dan stimulan tersendiri untuk sektor ini. Akan ada skema yang dibahas khusus untuk perhotelan dan restoran, karena spending terbanyaknya dari (konsumen) dalam negeri,” imbuhnya.

Dalam program PEN dan Normal Baru, aktivitas ekonomi mulai bergerak naik, meskipun beberapa indikator masih melemah. Situasi ini ditunjukkan pada indikator Puchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Juli 2020, sementara pada Juni 2020, pertumbuhan penjualan semen, ritel, dan mobil, juga Indeks Keyakinan Konsumen sudah menuju arah positif pula.

Menyoal tenaga kerja, sampai 31 Juli 2020, jumlah total pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Kalau dalam data yang sudah di-cleansing (sudah lengkap berdasarkan nama dan alamatnya) oleh Kemenaker dan BP Jamsostek mencapai 2.146.667 orang atau 59.66% dari total tenaga kerja terdampak, sedangkan yang belum di-cleansing sekitar 1.416.904 atau 39,38%, dan calon pekerja migran Indonesia dan pemulangan pemagangan sebanyak 34.179 atau 0,95%.

“Bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sudah tercatat di Kemenaker, maka sudah ditangani dan akan difasilitasi salah satunya dalam Kartu Prakerja, yang pada batch ke-4 akan menerima 800 ribu pendaftar. Sedangkan, untuk subsidi 600 ribu itu akan diberikan kepada yang masih bekerja (yang tercatat di BP Jamsostek),” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga mengungkapkan bahwa hampir semua institusi ekonomi internasional, termasuk lembaga rating, memprediksi ekonomi Indonesia masih berada di jalur positif ke depannya. Jadi, pemerintah perlu dukungan dari pengusaha, termasuk anggota Apindo, untuk menjaga supply and demand side di perekonomian.

“RUU Ciptaker juga sudah dibahas 75% di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), salah satunya untuk mengurangi obesitas regulasi. Lalu, restrukturisasi UMKM juga digencarkan, sebab Presiden sangat concern tentang ini, karena mereka-lah yang paling terdampak pandemi, serta akan terus dilakukan program penjaminan dan transformasi ekonomi. Presiden menegaskan bahwa program PEN bukan hanya pemulihan saja, tapi juga transformasi, misalkan dengan mengubah proses bisnis menjadi lebih digital,” tutup Menko Airlangga. (rep/iqb)


Bagikan di | Cetak | Unduh