Sumber ekon.go.id

[Berita] - Pemerintah Dorong Pondok Pesantren Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah untuk Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

26 Aug 2020 14:49 WIB

Pemerintah saat ini tengah gencar mengupayakan pemulihan ekonomi dalam berbagai aspek, tidak terkecuali aspek ekonomi di lingkungan pondok pesantren. Perhatian kepada kebangkitan ekonomi pondok pesantren sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi tercermin di antaranya dengan digelarnya kegiatan Webinar Edukasi Keuangan Kelompok Usaha Pesantren.

“Diperlukan sinergi program berbagai stakeholder baik pemerintah, swasta nasional, dan pondok pesantren dalam mengimplementasikan pengembangan ekosistem keuangan syariah di pondok pesantren secara terintegrasi,” tutur Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir dalam sambutannya secara daring pada acara tersebut Rabu (26/8), di Jakarta.

Iskandar yang juga Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DKNI) menilai pentingnya peran pondok pesantren, mengingat tingginya jumlah pesantren di Indonesia, yakni sekitar 28.194 pesantren. Dari jumlah itu, sebanyak 44% atau sekitar 12.400 pesantren terbukti mempunyai potensi ekonomi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

“Peran pesantren menjadi sangat relevan dan strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kita harapkan pesantren dapat berdampak pada lingkungan sekitarnya dan lebih luas lagi,” ujar Iskandar.

Selain itu, terdapat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah antara lain meliputi edukasi/literasi keuangan, sosialisasi kredit program, tabungan santri, kartu santri, nabung emas clean & gold, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, Bank Wakaf Mikro (BWM), pembiayan fintech, lakupandai, penguatan kelembagaan ekonomi pesantren seperti Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Santri, kios digital kopontren, dan monitoring berbasis digital  (iPesantren).

“iPesantren dengan digitalisasinya menjadi salah satu solusi interaksi ekonomi tanpa perlu melakukan pertemuan fisik,” kata Iskandar.

Iskandar pun berterima kasih kepada berbagai pemangku kepentingan yang telah mendukung Pemerintah dalam mengimplementasikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada 3.300 pesantren.

Contohnya apa yang dilakukan Sekretariat Nasional (Setnas) BUMP Indonesia yang mendukung pembentukan BUMP Santri. Pihaknya telah membentuk BUMP dengan santri sebagai pengelola (BUMP Santri) seperti BUMP Pengayom Tani Sejagat Wonogiri dengan pengelola dari Pondok Pesantren Gontor, BUMP Berkah Kapolaga Pangandaran dengan pengelola dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya, dan BUMP Cahaya Abadi Petani dengan pengelola dari Santri Pondok Pesantren Ushulludin Martapura, Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang diselenggarakan di Solo Raya ini dibuka oleh Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir dan dihadiri antara lain oleh pimpinan Pondok Pesantren Qurani Alzayadi Solo KH. Ahmad ‘Alamul Huda, Anggota Komisi IX DPR M. Nabil Haroen, dan perwakilan Astra Indonesia Diah Suren Febriyanti. (dep1/kun/iqb)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh