Sumber ekon.go.id

[Berita] - Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Dorong Produktivitas Tenaga Kerja, Bantu Indonesia Bebas dari Middle Income Trap

26 Oct 2020 16:30 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) diharapkan bisa membawa Indonesia keluar jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Kondisi ini terjadi apabila perekonomian suatu negara tidak dapat meningkat menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country).

Meskipun sejak 1 Juli 2020, Indonesia telah naik kelas ke negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country), setelah sejak 1995 berada dalam negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income country), di mana Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia di 2019 meningkat menjadi US$4.050 dari US$3.840 di 2018.

“Jika dibandingkan dengan negara berpendapatan rendah, kita kalah bersaing dengan upah tenaga kerja mereka yang lebih murah. Sementara, dengan negara berpendapatan tinggi, kita kalah bersaing dari segi produktivitas dan teknologi. Maka, kita ingin mendorong dari segi kedua yaitu produktivitas serta daya saing tenaga kerja, dan caranya adalah dengan UU Ciptaker,” jelasnya ketika menjadi keynote speaker dalam FGD Forum Rektor Indonesia bertema “Tinjauan Akademis terhadap UU Cipta Kerja: Menggali dan Merumuskan Masukan untuk Klaster Ketenagakerjaan, UMKM, dan Investasi, secara virtual, di Jakarta – Senin (26/10).

UU Ciptaker diperlukan untuk transformasi ekonomi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat, sehingga dapat segera keluar dari middle income trap. Jika Indonesia hanya tumbuh secara linier tidak akan cukup untuk keluar dari hal tersebut, terutama setelah dampak pandemi Covid-19 ini, namun dibutuhkan pertumbuhan secara eksponensial.

Menko Airlangga menuturkan, menurut Bank Dunia, UU Ciptaker merupakan reformasi yang paling positif di bidang investasi dan perdagangan Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Pasalnya, UU Ciptaker akan mampu meningkatkan perdagangan dengan membuat impor-ekspor lebih mudah dengan menghapus lisensi (perizinan) impor/ekspor dan registrasi importir/eksportir, kemudian akan mengurangi biaya dan ketidakpastian perdagangan.

Bank Dunia juga memberikan apresiasi atas UU Ciptaker yang akan lebih mendorong peningkatan daya saing Indonesia semakin kompetitif dengan menghapus pembatasan besar pada investasi dan memberi sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk investasi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memerangi kemiskinan.

Sejauh ini, isu yang banyak mengemuka di masyarakat adalah tentang ketenagakerjaan dan lingkungan, padahal pasal yang terbanyak dalam UU tersebut yaitu peningkatan ekosistem investasi dan perlindungan UMKM.

Selain itu, beberapa kandungan dalam UU Ciptaker yang juga akan membawa pengaruh positif untuk masyarakat, yaitu:

  • Akses Legal Kawasan Hutan bagi Masyarakat

Terhadap keterlanjuran lahan perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat diberikan izin (legalitas) untuk pemanfaatan keterlanjuran tersebut. Untuk yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.

  • Pembentukan Bank Tanah

Pembentukan Bank Tanah dalam rangka efisiensi pengeloaan tanah. Salah satu tugasnya melakukan reforma agraria (redistribusi tanah) paling kurang 30% dari tanah yang dikelola.

  • Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berbentuk Badan Hukum

Bumdes berbentuk Badan Hukum untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, serta akses pembiayaan.

  • Percepatan Penyediaan Rumah

Percepatan penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka mengatasi backlog perumahan, melalui pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

  • Standar Bangunan Gedung

Penyederhanaan proses persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, dengan menggunakan standar teknis bangunan gedung (bangunan gedung sederhana mengikuti prototipe).

Sementara, UU terkait pendidikan dikeluarkan dari daftar UU yang diubah melalui UU Ciptaker, sehingga tidak ada perubahan apapun terkait pendidikan dan sistemnya. UU Ciptaker menganut prinsip Pengelolaan Satuan Pendidikan bersifat nirlaba, sehingga perlakuan, persyaratan, dan proses izin yang diperlukan tidak dapat disamakan dengan pengelolaan kegiatan usaha yang bersifat laba (komersial).

Kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha, tidak berlaku pada sektor pendidikan, kecuali untuk lembaga pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diwajibkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Dalam ketentuan Pasal 65 UU Ciptaker, ada ruang bagi pengelola satuan pendidikan untuk dapat menggunakan proses sistem Perizinan Berusaha, guna mempermudah pengurusan perizinan lainnya, antara lain untuk proses kesesuaian Tata Ruang, Persetujuan Lingkungan, dan standar Bangunan Gedung.

Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan 42 peraturan pelaksanaan dari UU Ciptaker yang terdiri atas 37 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Presiden (Perpres). Penyusunan peraturan pelaksanaan ini dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait dan masyarakat luas.

“Kami akan membuka semacam data center, di mana semua Rancangan PP atau Perpres dibuka kepada publik. Nanti silakan juga dari Forum Rektor Indonesia membedahnya dan memberi masukan kepada kami,” tutupnya. (rep/iqb)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh