Sumber ekon.go.id

[Berita] - Pemerintah Perkuat Transformasi Digital Secara Inklusif

16 Jun 2020 20:25 WIB

Pemerintah tengah menyiapkan desain Transformasi Digital agar kian inklusif. Hal ini didorong antara lain oleh situasi Pandemi Covid-19 yang melahirkan kebiasaan baru “contactless” saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perilaku contactless yang diperkirakan akan terus meningkat setelah PSBB ini tentu menjadi momentum dan modal tambahan bagi percepatan Transformasi Digital.

Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mira Tayyiba mengatakan bahwa perkembangan dan pemanfaatan digital sudah menjadi keniscayaan. 

“Selama PSBB, infrastruktur dan layanan digital telah menjadi tulang punggung bagi berbagai kegiatan produktif baik yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah, seperti bekerja maupun belajar dari rumah,” ujarnya saat menjadi narasumber Ngobrol Pinter Tentang Ekonomi (Ngopi Teko) bertajuk “The Next Normal: Desain Transformasi Digital yang Inklusif” yang dilakukan secara daring, Selasa (16/6).

Mira menerangkan, sektor digital khususnya e-commerce menjadi salah satu penggerak ekonomi selama PSBB antara lain dengan memfasilitasi penyerapan produk sektor yang paling terdampak seperti pertanian dan UMKM, serta mendorong sektor logistik. 

Analisa Data atau Big Data pun membantu Pemerintah untuk memahami penyebaran Covid-19, perilaku/respons masyarakat, dan efektivitas pelaksanaan PSBB yang digunakan sebagai basis penyusunan intervensi yang lebih tepat dan cepat.

Mira Tayyiba juga menggarisbawahi beberapa hal terkait ekosistem digital di Indonesia saat ini. Ia menuturkan, sektor digital di tengah pandemi masih tumbuh dan memerlukan dukungan digital talent/digital-skilled worker. Peluang pengembangan aplikasi lokal pun masih terbuka luas mengingat saat ini aplikasi yang banyak digunakan berasal dari luar negeri. 

Kemudian, keamanan data dan pelindungan data pribadi menjadi keharusan. Di tengah derasnya aliran informasi, kemampuan memilih dan memilah informasi juga menjadi penting. 

“Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci bagi pengelolaan dampak dan percepatan penanganan pandemi ini,” sambungnya. 

Mira menerangkan, Transformasi Digital bukan sekedar memindahkan offline menjadi online atau paper-based menjadi computer based. “Untuk itu, perlu penyesuaian pola pikir dan strategi serta konsistensi implementasi,” tegasnya.  

Setidaknya ada 5 (lima) tujuan dari Transformasi Digital, terutama untuk Pasca PSBB. Pertama, untuk memenuhi realisasi potensi ekonomi digital di tahun 2025, yaitu sebesar USD 133 Miliar untuk Indonesia dan USD 300 Miliar untuk ASEAN. “Artinya, hampir setengah potensi ASEAN itu adalah potensi Indonesia,” lanjutnya. 

Kedua, untuk merespons perkembangan Revolusi Industri. Ketiga, untuk transformasi ekonomi. “Jika ingin keluar dari middle income trap, diperlukan pertumbuhan ekonomi 5,7-6,0% yang membutuhkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan peningkatan produktivitas,” papar Mira. 

Keempat, sebagai akselerator Pemulihan Ekonomi Nasional. Terakhir, sebagai penguat fondasi perekonomian untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan. 

Mira pun menjelaskan, Indonesia memiliki modal awal yang baik untuk Transformasi Digital. Pasalnya, di tahun 2019, populasi dengan internet sudah mencapai 180 juta orang (67%), pengguna internet aktif sebanyak 150 juta orang (56%), pengguna layanan online sebanyak 105 juta orang (39%), serta sebesar 32% dari populasi adalah Gen Y (20-39 tahun) yaitu yang paling cepat mengadopsi teknologi. 

Kemudian untuk jangkauan sinyal seluler (wilayah pemukiman) dapat dirinci sebagai berikut 2G sebesar 99,16%; 3G sebesar 96,34%; dan 4G sebesar 97,51%. “Untuk 4G saja sudah masuk desa sebesar 87,4%, lalu kecamatan 86,7%, dan kabupaten/kota 94,1%,” terangnya. 

Mira pun kembali menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan. “Desain Transformasi Digital ini bukan hanya milik pemerintah. Kami tidak bisa bergerak sendiri, semua pemangku kepentingan harus terlibat. Untuk itu, kami membuka diri untuk menerima masukan dan ide-ide kritis dari pelaku usaha, komunitas, akademisi, media, maupun masyarakat secara umum,” pungkasnya. (idc/iqb) 

***


Unduh file lampiran
Bagikan di | Cetak | Unduh