Pemerintah terus berupaya dengan keras untuk dapat menangani dan mengendalikan pandemi Covid-19 serta sekaligus mengantisipasi dan menanggulangi dampak yang terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan menerapkan PPKM guna menekan laju penularan Covid-19 sejak awal Juli yang lalu.

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa untuk menekan laju kenaikan kasus Covid-19 maka mobilitas dan aktivitas masyarakat harus dibatasi. Penerapan PPKM mendasarkan pada pemahakan adanya korelasi yang kuat antara mobilitas masyarakat dan perkembangan jumlah kasus konfirmasi dan kasus aktif di daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengunjungi Provinsi Lampung pada hari ini, Jumat (13/8), untuk meninjau dan berdialog langsung mengenai kondisi di lapangan terkait implementasi penanganan Covid-19.

Dalam penanganan Covid-19 diperlukan koordinasi dari semua pihak, termasuk antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada awal penerapan PPKM Mikro sejak awal 2021 ini, setiap Pemda sampai ke tingkat Desa/Kelurahan diminta untuk membangun Posko Covid-19. Posko Desa menjadi salah satu institusi yang paling berperan dalam penanganan kasus Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para Kepala Daerah dan Forkompimda di wilayah Pulau Kalimantan secara virtual pada Senin (12/8).

Sebagian besar indikator utama dalam Penerapan PPKM Level 4 pada periode 3 s.d. 9 Agustus 2021, mengalami perbaikan dibandingkan PPKM periode sebelumnya, antara lain terlihat dari penurunan jumlah rata-rata Kasus Konfirmasi Harian, tingkat Kasus Aktif, penurunan rata-rata jumlah Kematian Harian, peningkatan jumlah Kesembuhan, penurunan Positivity-Rate, dan penurunan BOR RS Rujukan Covid-19.