Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi masih akan melambat pada tahun 2019, kebijakan normalisasi moneter di Amerika terus berlanjut, perang dagang US-China mereda, namun mulai muncul potensi perang dagang dengan negara lain, serta volatilitas harga minyak dan komoditi utama di pasar dunia masih tinggi, Pemerintah berusaha agar tidak ikut terseret dalam arus ketidakpastian ekonomi global. Paket Kebijakan Ekonomi XVI diluncurkan dan berisi tentang perluasan tax holiday, relaksasasi Daftar Negatif Investasi, dan peningkatan Devisa Hasil Ekspor Hasil Sumber Daya Alam. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sering terjadi disparitas harga, fluktuasi, kelangkaan barang antar wilayah dan antar pulau. Oleh karenanya, Pemerintah ingin memperkuat sistem logistik dan meningkatkan daya saing perusahaan pemeliharaan kapal nasional, asuransi pelayaran, dan pengusaha pelayaran untuk berkembang. Dengan demikian diharapkan biaya logistik menjadi lebih murah. Pemerintah pun merilis Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik. Paket ini memfokuskan pada perbaikan sistem logistik.

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XIV, Pemerintah merasa perlu menerbitkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan E-Commerce untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Peta Jalan E-Commerce ini sekaligus dapat mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda.

Pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis, dan terpercaya; serta butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XII, Pemerintah berupaya melakukan penyederhanaan prosedur, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek diantaranya memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, mendapatkan sambungan listrik, mendapatkan akses kredit, dan sebagainya. 

Di tengah perekonomian global yang masih lesu, Indonesia terus berusaha meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Karena itu, Pemerintah kembali mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XI untuk memberi stimulus terhadap perekonomian nasional. Kali ini kebijakan pemerintah menyentuh beberapa sektor yang melibatkan pengusaha kecil maupun industri.