Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dibentuk pada zaman Orde Baru, tepatnya pada 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN). Menko Ekuin pada saat itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kementerian ini tergabung dalam Kabinet Ampera I yang menggantikan Kabinet Dwikora. Seiring dengan pergantian Pemerintahan, nama kementerian ini pun beberapa kali turut diubah (lihat Nama-Nama Menteri Koordinator). Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

 

TUGAS & FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tugas kementerian ini adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait isu bidang perekonomian;

2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait isu bidang perekonomian;

3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

6. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan :

  1.  Kementerian Keuangan (Sri Mulyani Indrawati);
  2.  Kementerian Tenaga Kerja (Ida Fauziah);
  3.  Kementerian Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita);
  4.  Kementerian Perdagangan (Agus Suparmanto);
  5.  Kementerian Pertanian (Syahrul Yasin Limpo);
  6.  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sofyan Djalil);
  7.  Kementerian BUMN (Erick Thohir);
  8.  Kementerian Koperasi dan UKM (Teten Masduki);
  9.  Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Bambang Brodjonegoro);
  10.  Lembaga/Instansi lainnya yang berkaitan dengan tupoksi kementerian.