LainnyaGaleri Foto
LainnyaVideo
LainnyaLayanan Informasi

Laporan Keuangan Tahunan Kemenko Perekonomian 2016 (Audited)

14 Jun 2017 - 10:01Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran...


Pemerintah Serius Percepat Kebijakan Satu Peta
Selasa, 11 Juli 2017 - 13:00
Pemerintah Serius Percepat Kebijakan Satu Peta
Sumber gambar : ekon.go.id
 
 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 
SIARAN PERS
 
Pemerintah Serius Percepat Kebijakan Satu Peta
 
Jakarta, 11 Juli 2017
 
Pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII tentang kebijakan satu peta atau one map policypada akhir 2015.Hari ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasutionmelakukan rapat koordinasiuntuk membahas langkah-langkah mekanisme intregrasi dan sinkronisasi implementasi dari kebijakan satu peta di lapangan.
 
 “Pada rapat koordinasihari ini akan membahas tiga tema yang menjadi prioritas kebijakan ini yaitu batas kabupaten/kota, kawasan hutan, dan RTRW," kata Menko Darmin saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Kebijakan Satu Peta, Selasa (11/7).
 
Hadir dalam rapat antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Kepala Badan Informasi Hasanuddin Z. Abidin serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
 
Pemerintah telah cukup lama menetapkan beberapa langkah-langkah percepatan pelaksanaan program kebijakan satu peta. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah dengan kompilasi Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari Kementerian/Lembaga yang kemudian diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD).
 
Dalam rapat koordinasi ini, Menko Darmin sempat menyinggung mengenai implementasi kebijakan satu peta di Kalimantan. Berdasarkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), dari total 79 peta tematik di Kalimantan, 71 peta tematik sudah terkumpul dan 8 peta tematik belum tersedia.
“Dari 71 peta tematik yang terkumpul, 63 peta tematik telah selesai integrasi, 6 peta tematik dalam perbaikan K/L dan 2 peta tematik sedang diverifikasi,” ujar Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Z. Abidin.
 
Kebijakan satu peta tersebut telah memiliki payung hukumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.Melaui kebijakan satu peta diharapkan akan memudahkan penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan. Utamanya pada daerah dengan lahan yang sangat luas seperti di Kalimantan.
 
Badan Informasi Geospasial pun telah menyiapkan langkah-langkah penyelesaian masalah tumpang tindih yaitu pertama, identifikasi dan penyelesaian tumpang tindih peta batas, kawasan hutan dan Peraturan Daerah RTRW dan kedua, indentifikasi dan penyelesaian tumpang tindih peta RTRW dengan peta batas.
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menambahkan, sebaiknya dibuat peraturan mengenai siapa saja yang berhak untuk mengakses data-data kebijakan satu peta. Serta, perlu ada aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan menjadi potensi untuk pemasukan negara.
 
“Kita perlu siapkan sistem tracking untuk melihat siapa saja yang telah mengakses data-data kebijakan satu peta. Kita perlu batasi, jangan sampai semua orang bisa mengakses data tersebut,” tegas Sofyan.
 
Diakhir rapat, Menko mengingatkan kembali kebijakansatu peta inipenting dan sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh formasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor. Untuk menjaga kerahasian data, perlu dibuat aturan siapa saja yang berhak mengakses data tersebut, tidak hanya di BIG tetapi juga di kementerian-kementerian yang dapat mengakses data ini. (ekon)
 
 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 
Farah Heliantina
 
Email: humas.ekon@gmail.com
Twitter: @perekonomianRI 
Website: www.ekon.go.id
 
 
 
 
 
Siaran Pers Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Siaran Pers TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan