[Siaran Pers] - Pemerintah Bahas Perkembangan Proyek Strategis Nasional
Senin, 09 September 2019 - 19:10
[Siaran Pers] - Pemerintah Bahas Perkembangan Proyek Strategis Nasional
Sumber gambar : ekon.go.id
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA 
 
SIARAN PERS 
 
No. HM.4.6/113/SET.M.EKON.2.3/09/2019
 
Pemerintah Bahas Perkembangan Proyek Strategis Nasional
 
Jakarta, 09 September 2019
 
Secara kumulatif, sejak tahun 2016 hingga Agustus 2019, ada 81 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah rampung dengan nilai investasi mencapai Rp390 T. 
 
Khusus untuk Januari s.d Agustus 2019 saja, ada 19 proyek yang sudah selesai dengan nilai investasi sebesar Rp 87,7 T. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 3 Bandara, 5 Jalan, 4 Kawasan, 2 Smelter, 3 Bendungan, dan 2 Teknologi. 
 
”Hari ini kita akan membahas mengenai kemajuan PSN dan langkah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ke depan,“ ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat memulai Rapat Koordinasi KPPIP, Senin (9/9) di kantornya. 
 
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo melaporkan status kemajuan 223 Proyek + 3 Program PSN sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 hingga Agustus 2019. 
 
Rinciannya adalah sebagai berikut:
 
51 proyek sudah selesai (Rp295 T)
 
27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi (Rp1.348 T)
 
23 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019 (Rp154 T)
 
78 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019 (Rp1.351 T)
 
5 proyek dalam tahap transaksi (Rp413 T)
 
39 proyek dan 1 program industri pesawat dalam tahap penyiapan (Rp621 T)
 
Sementara mengenai status kemajuan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW dari Desember 2016 s.d Juli 2019, antara lain: 3.768 MW sudah beroperasi (Rp101.7 T); 21.992,1 MW dalam tahap konstruksi; 7.515,1 MW sudah selesai Power Purchase Agreement (PPA) namun belum financial close; 1.453 MW dalam tahap pengadaan; dan 734 MW dalam tahap perencanaan.
 
Rapat juga membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/ Limited Concession Scheme (LCS). Tak hanya itu, isu pembayaran pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) juga menjadi salah satu topik bahasan. 
Wahyu Utomo menuturkan pentingnya persoalan pengadaan tanah. 
 
“Pengadaan tanah merupakan salah satu kunci dari pembangunan infrastruktur. Jadi, perlu ada penyederhanaan dan kecepatan dalam proses pengadaan tanah,” pungkasnya. (idc/iqb)
 
***
 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati
 
Website: www.ekon.go.id
Twitter & Instagram: @perekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
Siaran Pers Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Siaran Pers TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan