LainnyaGaleri Foto
LainnyaVideo
LainnyaLayanan Informasi

Laporan Keuangan Tahunan Kemenko Perekonomian 2016 (Audited)

14 Jun 2017 - 10:01Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran...


Siaran Pers - K/L Diminta Segera Kirim Masukan Tentang RUU Pertanahan
Kamis, 04 Mei 2017 - 13:28
Siaran Pers - K/L Diminta Segera Kirim Masukan Tentang RUU Pertanahan
Sumber gambar : ekon.go.id
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 
SIARAN PERS
 
K/L Diminta Segera Kirim Masukan Tentang RUU Pertanahan
 
Jakarta, 4 Mei 2017 
 
 
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberi waktu satu minggu kepada kementerian dan lembaga untuk mengirimkan masukan tertulis berkaitan dengan materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang akan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR dalam waktu dekat.
 
“Masukannya langsung dikirimkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN ya,” kata Darmin saat memimpin Rapat Koordinasi tentang RUU Pertanahan, Kamis (4/5), di Jakarta.
 
Pemerintah akan mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan bersama DPR. Pasalnya, kebutuhan regulasi mengenai pertanahan yang relevan sudah sangat mendesak. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, RUU ini sebenarnya sempat hampir hampir ketok palu pada masa pemerintahan sebelumnya, namun terhenti.
 
Pemerintahan Jokowi – JK pun berkomitmen untuk segera menuntaskan RUU ini. Pada 20 Mei 2016, Presiden mengeluarkan Amanat Presiden perihal Penunjukan Wakil Pemerintah menyusul surat DPR RI kepada Presiden RI tentang RUU Pertanahan pada 18 Maret 2016.
 
Sofyan menjelaskan, materi RUU Pertanahan termasuk naskah akademiknya, yang diserahkan DPR kepada pemerintah pada 18 Juli 2016, sudah dibahas berkali-kali bersama K/L terkait. Berbagai penyempurnaan juga sudah dilakukan atas materi tersebut.
 
Selama ini, Indonesia hanya memiliki satu-satunya aturan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina, Indonesia sudah jauh tertinggal.
 
“Malaysia dan Filipina sudah membereskan masalah tanah dan reforma agraria sejak tahun 1970an. Sedangkan kita tidak melakukannnya sama sekali,” ungkap Darmin.
 
Sejauh ini, masalah penyelesaian masih terkendala daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Pertanahan yang belum dirampungkan oleh pemerintah. RUU ini diharapkan mampu memperkuat kembali peran negara dalam penguasaan dan pengelolaan tanah yang ujungnya untuk memperkuat hak-hak rakyat dan mewujudkan ekonomi yang berkeadilan.
 
“Juga untuk menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan serta mencegah dan memberantas mafia tanah,” kata Sofyan.
 
Pemerintah menargetkan RUU Pertanahan ini dapat dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pembahasan lebih lanjut pada akhir Mei atau awal Juni tahun ini.
 
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan pejabat kementerian/lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri. (ekon)
 
 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Farah Heliantina
 
Email: humas.ekon@gmail.com
Twitter: @perekonomianRI 
Website: www.ekon.go.id
 

 
Siaran Pers TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan