[Siaran Pers]-Laporan Doing Business 2019: Indonesia Melakukan Reformasi untuk Perbaikan Iklim Usaha
Kamis, 01 November 2018 - 18:00
[Siaran Pers]-Laporan Doing Business 2019: Indonesia Melakukan Reformasi untuk Perbaikan Iklim Usaha
Sumber gambar : ekon.go.id
Dokumen Lampiran
NoDeskripsiFilenameFilesize 
1Indonesia telah melakukan reformasi secara berkesinambungan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendorong perbaikan iklim usaha. Hasil dari penyelenggaraan reformasi tersebut tercatat dan diakui (recognized) dalam Laporan Kemudahan Berusaha (Doing Business) 2019 yang dipublikasikan oleh11.1.18.-rilis-eodb-2019.pdf266 KB
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 
SIARAN PERS
 
Laporan Doing Business 2019:
 
Indonesia Melakukan Reformasi untuk Perbaikan Iklim Usaha
 
 
Jakarta, 1 November 2018
 
 
Indonesia telah melakukan reformasi secara berkesinambungan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendorong perbaikan iklim usaha. Hasil dari penyelenggaraan reformasi tersebut tercatat dan diakui (recognized) dalam Laporan Kemudahan Berusaha (Doing Business) 2019 yang dipublikasikan oleh World Bank pada hari Rabu (31/10) pukul 20.30 waktu setempat.
 
Dalam laporan tersebut, Indonesia terekam telah berhasil menerapkan 17 jenis reformasi dalam tiga tahun terakhir. Khusus untuk tahun ini, Indonesia telah melakukan tiga jenis reformasi yang dicatat dan diakui (recognized) dalam Laporan Doing Business, yaitu:  Indikator Memulai Usaha (Starting a Business), Memperoleh Pinjaman (Getting Credit) dan Pendaftaran Properti (Registering Property).
 
Reformasi yang dilakukan dalam indikator Memulai Usaha di antaranya adalah penurunan tarif notaris untuk pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas bagi usaha kecil, operasionalisasi portal tunggal pendaftaran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta paralelisasi proses pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara elektronik melalui portal Surabaya Single Window di kota Surabaya.
 
Pada Indikator Memperoleh Pinjaman, reformasi yang dilakukan adalah mendistribusikan data dari peritel dan perusahaan utilitas guna memperkaya database informasi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP).
 
Adapun di area Pendaftaran  Properti, Indonesia tercatat telah berhasil mengurangi waktu penyelesaian sengketa tanah di pengadilan tingkat pertama dan meningkatkan transparansi kantor pendaftaran tanah.
 
Selain di ketiga indikator tersebut, Laporan Doing Business 2019 juga menunjukkan bahwa kinerja Indonesia di empat indikator lain mengalami perbaikan, yaitu indikator kemudahan pengurusan perizinan mendirikan bangunan komersial (Dealing with Construction Permit), kemudahan memperoleh sambungan listrik (Getting Electricity), perdagangan lintas batas (Trading Across Borders), dan kemudahan penyelesaian proses kepailitan (Resolving Insolvency).
 
Perbaikan-perbaikan tersebut berkontribusi terhadap kenaikan skor Distance to Frontier (DTF) kemudahan berusaha Indonesia sebesar 1.42 menjadi 67.96 (dari 66.54 pada tahun lalu), merupakan kenaikan yang melebihi rata-rata global. Dengan melihat rekam jejak Indonesia selama periode 2015-2018, nyata bahwa Indonesia secara berkelanjutan telah melakukan perbaikan kemudahan berusaha yang kian mendekatkan posisi Indonesia dengan negara berkinerja terbaik dalam hal kemudahan berusaha.
 
Namun demikian, posisi Indonesia pada laporan Doing Business 2019 mengalami penurunan satu peringkat dari 72 menjadi 73. Hal ini antara lain disebabkan 35 negara lain yang disurvey, termasuk Cina, India dan Kenya, tercatat menyelenggarakan reformasi yang lebih signifikan. Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 114, naik menjadi peringkat 109 di tahun 2016, lalu menjadi peringkat 91 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 lalu kita berhasil berada di peringkat 72.
 
 
“Indonesia harus terus melanjutkan upaya perbaikan iklim usaha dengan melakukan reformasi yang lebih mendasar,” kata Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada acara Konferensi Pers di kantor Kemenko Perekonomian pada hari Kamis (1/11).
 
Menurut Darmin, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk lebih fokus pada penyelenggaraan program reformasi yang lebih mendasar, tidak hanya sekadar menghasilkan perubahan administratif dan prosedural. Perubahan ini harus juga mencakup berbagai aspek, baik  regulasi, proses bisnis dan sistem layanan, agar membawa perubahan yang lebih signifikan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha.
 
“Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan upaya perbaikan yang selama empat tahun terakhir ini telah tercatat berhasil meningkatkan kemudahan berusaha yang diukur oleh survei Doing Business,” imbuh Darmin.
 
Laporan Doing Business merupakan publikasi tahunan Grup Bank Dunia yang menyajikan data hasil survei di 190 negara. (ekon)
 
***
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati
 
twitter dan instagram: @perekonomianRI 
website: www.ekon.go.id
 
 
 
 

Siaran Pers Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Siaran Pers TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan