Siaran Pers - Pemerintah RI Dorong Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Program Percepatan Pembangunan Desa di Tahun 2017
Minggu, 09 April 2017 - 15:30
Siaran Pers - Pemerintah RI Dorong Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Program Percepatan Pembangunan Desa di Tahun 2017
Sumber gambar : ekon.go.id

Jakarta, 9 April 2017 - Badan Pusat Statistik (BPS) melansir jumlah penduduk miskin hingga September 2016  turun menjadi 27,76 juta orang apabila dibandingkan dengan Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang. 

Namun demikian, Presiden Jokowi menegaskan agar jajarannya di tahun ini dapat lebih memperkecil angka kemiskinan dan kesenjangan tersebut.

Pada Rapat Terbatas mengenai program Penanggulangan Kemiskinan dan Persoalan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret lalu, Presiden mengatakan, “Saya ingn menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengatasi masalah kemiskinan dan juga ketimpangan, baik ketimpangan antar warga maupun ketimpangan antar daerah. Dan saya ingin agar semua kebijakan, semua program dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ini betul-betul dijalankan secara terpadu, terintegrasi antar kementerian.”

Pelaksanaan amanat Undang–Undang 6/2014 tentang Desa mendorong desa–desa di seluruh Indonesia untuk lebih mandiri sehingga mampu mengurangi ketimpangan kesenjangan kota dan desa.  Arahan Presiden Jokowi, menegaskan pada 2017 ini  pemerintah fokus pada pembangunan pedesaan baik dari aspek pembangunan fisik dan aspek pembangunan non fisik. Dengan begitu diharapkan ketimpangan antara desa dan kota juga bisa diatasi.

Presiden Jokowi memiliki program tindak lanjut percepatan pembangunan desa dengan menekankan pada tiga aspek.

Pertama, Penguatan Perencanaan Desa, APBDesa fokus pada upaya peningkatan produktivitas desa melalui 4 kegiatan prioritas pembangunan desa. Kedua, Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa, melalui dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Ketiga, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam pembangunan Desa, mulai dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembagunan desa.

Empat kegiatan prioritas pembangunan desa Kemendes PDTT yakni pengembangan Produk Unggulan Desa/ Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prudes/Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung air desa, dan membangun sarana olahraga desa (Raga Desa). Kemendes PDTT pun mendorong agar dana desa yang disalurkan pada tahun ini digunakan untuk program prioritas tersebut.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 pada hari Minggu, 9 April  2017 di Galeri Nasional, Jakarta Pusat. Diskusi dengan kalangan media ini menampilkan narasumber Menteri Pedesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, Anggota DPR-RI dari F-PDIP Budiman Sudjatmiko, dan Peneliti IRE (Institute for Research and Empowerement) Abdur Rozaki.

Tahun 2017 pemerintah meluncurkan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) akan menjadi gerakan nasional. Dimana setiap kepala daerah diwajibkan untuk menetapkan satu fokus pengembangan potensi wilayahnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, Presiden Jokowi memberikan instruksi langsung kepada 19 Kementerian dan Lembaga untuk bersama-sama membangun desa sesuai dengan bidang Kementerian masing-masing. Hal itu perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di desa.

Mendes PDTT juga menekankan pentingnya daerah, khususnya desa, segera menentukan produk unggulannya. Hal itu perlu dilakukan untuk memudahkan pemerintah pusat memberikan bantuan sesuai bidangnya. Dirinya meyakini dengan fokus pada satu produk, desa akan dapat meningkatkan skala produksinya. "Tahun lalu baru sebagian wilayah yang menerapkan (Prudes), tapi produksinya luar biasa. Tahun ini kita jadikan gerakan nasional. Pemerintah daerah segera tentukan mau fokusnya apa, nanti 19 Kementerian/ Lembaga akan berikan insentif untuk mendukung hal itu," ujar Menteri Eko beberapa waktu lalu. 

Selain itu, Mendes PDTT juga mengemukakan program pembangunan embung air desa sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Menurutnya, mayoritas para petani di Indonesia masih mengandalkan air hujan. Hal itu membuat masa panen rata-rata setahun hanya 1,4 kali. Dengan adanya embung, lanjutnya, masa panen dapat mencapai hingga tiga kali setahun.

"Presiden instruksikan tambahan Rp 20 triliun dari dana desa tersebut untuk alokasi membuat embung air desa. Tidak hanya untuk pertanian, melainkan juga bisa untuk sektor perikanan dan pariwisata," katanya lagi.

Pemerintah juga meminta agar desa mengembangkan BUMDes di daerahnya. Menteri Eko meyakini, BUMDes akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pun nantinya akan diberikan kepada BUMDes untuk dikelola secara produktif.

"Tahun ini tiap desa diharapkan punya BUMDes. Nantinya dana desa bukan lagi jadi sumber utama pembangunan desa, tapi hanya stimulus. Sementara desa tersebut punya pendapatan lain sendiri yang diharapkan suatu saat bisa lebih besar dari dana desa," tukasnya.

Selain itu, pentingnya masyarakat desa membangun sarana olahraga juga bertujuan agar ada tempat tempat berkumpul dan hiburan bagi masyarakat desa. Dengan adanya tempat berkumpul, hal tersebut dapat mendorong munculnya usaha masyarakat yang akan berimbas pada bergeraknya perekonomian suatu desa.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) siap bersinergi dan saling mendukung program pembangunan embung di desa bersama Kementerian Desa (Kemendes PDTT). Pemerintah telah mencanangkan pembangunan 30 ribu embung pada 2017 di daerah tanah tadah hujan dengan areal sekitar 4 juta hectare (ha), itu untuk mewujudkan salah satu visi besar Presiden RI untuk membangun Indonesia melalui desPemerintah RI Dorong Pemerataan Ekonomi Yang Berkeadilan,Melalui Program Percepatan Pembangunan Desa di Tahun 2017.

Untuk mendukung program tersebut, Presiden Jokowi sudah menetapkan program Dana Desa sebagai program unggulan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan di pedesaan. Selama tiga tahun, alokasi Dana Desa terus naik dua kali lipat setiap tahunnya.

Tahun 2015, alokasi Dana Desa mencapai Rp 20,76 triliun. Lalu meningkat lagi menjadi Rp 46,9 triliun pada tahun 2016. Selanjutnya tahun 2017, alokasinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 60 triliun. Bahkan pada tahun 2018 nanti, Dana Desa akan dianggarkan sebesar Rp 120 triliun yang berarti setiap desa dapat mengelola sekitar Rp 1,4 miliar pada tahun itu.  

Mendes PDTT mengatakan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi berkali-kali menekankan bahwa penyaluran dana desa harus dikawal dengan baik. Untuk menindaklanjutinya, Kemendes sudah melakukan pengawasan berlapis.

Kemendes bekerja sama dengan Kepolisian hingga membentuk satuan tugas dana desa. Namun, keterlibatan masyarakat yang merasakan langsung manfaat dari dana desa juga diperlukan. Terakhir, Mendes PDTT menegaskan jika masyarakat menemukan masalah dalam penyaluran dana desa, bisa melaporkannya melalui sambungan telepon ke nomor 15040 tanpa bayar alias gratis.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Fajar Tri Suprapto
Kepala Biro Humas dan Kerjasama, Kemdes PDTT
Telepon : 021-79198670

Siaran Pers Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Siaran Pers TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan