LainnyaGaleri Foto
LainnyaVideo
LainnyaLayanan Informasi

Laporan Keuangan Tahunan Kemenko Perekonomian 2016 (Audited)

14 Jun 2017 - 10:01Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran...


Siaran Pers - Pemerintah Identifikasi Kebutuhan Tenaga Kerja
Jumat, 17 Februari 2017 - 18:46
Siaran Pers - Pemerintah Identifikasi Kebutuhan Tenaga Kerja
Sumber gambar : ekon.go.id
 
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 
SIARAN PERS
 
PEMERINTAH IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TENAGA KERJA
Jakarta, 17 Februari 2017
 
Pemerintah melakukan pemetaan untuk menentukan prioritas sektor dan jenis pekerjaan. Melalui pemetaan ini, diharapkan pemerintah dapat menentukan prioritas sektor industri dan jenis pekerjaan yang mampu menyerap lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain itu, juga menentukan keahlian yang relevan dengan sektor industri untuk diajarkan di pendidikan dan pelatihan vokasi.
 
“Pendidikan dan pelatihan vokasi ini merupakan salah satu dari 3 pilar utama Kebijakan Ekonomi Pemerataan. Prinsip pertama yang perlu kita sepakati adalah kita akan berangkat dari demand driven. Kita identifikasi pekerjaannya, kita cocokkan dengan kebutuhan di lapangan, lalu kita desain training-nya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Pendidikan dan Pelatihan Vokasional, di Jakarta (17/2).
 
Pendekatan dalam jangka waktu dekat, pemerintah akan menyiapkan SDM berdasarkan kebutuhan yang mendesak. “Ada proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja segera, seperti program listrik 35.000 MW dan sertifikasi pertanahan. Ada pula kebutuhan untuk sektor pariwisata, manufaktur, kesehatan, transportasi, Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan sekolah berbasis agama di tahun terakhir pendidikannya,” jelas Darmin.
 
Rapat ini dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dan pejabat Kementerian/Lembaga terkait.
 
Hampir 50 Juta tenaga kerja di Indonesia berada dalam jabatan yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah, yaitu sebagai petani, pedagang dan pekerja manufaktur. Sebagai sektor yang memiliki tenaga kerja paling besar di Indonesia namun memiliki tingkat kesejahteraan yang kecil, maka tranformasi perlu dilakukan khususnya untuk mereka yang berada pada sektor subsistence farmers, fishers, hunters & gathers.
 
“Kebijakan pemerintah akan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang berada di 3 sektor tersebut,” tegas Darmin.
 
Selain memverifikasi jenis pekerjaan yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, pemerintah juga akan mengidentifikasi pekerjaan yang prospektif dan bidang pekerjaan yang sedang dan akan muncul seiring dengan perkembangan teknologi.
 
Hal ini perlu dilakukan agar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) sesuai dengan kebutuhan saat ini dan di masa mendatang. Selain itu, klasifikasi ini untuk menyesuaikan dengan Global Industry Classification Standard (GICS) dan International Standard Classification of Occupation (ISCO).
 
Menaker Hanif Dhakiri menggarisbawahi bahwa pemerintah harus mempunyai informasi pasar yang kuat untuk menciptakan SDM yang lebih matang. Di sini, partisipasi aktif sektor industri sangat dibutuhkan untuk mendukung pelatihan dan pendidikan vokasional.
 
Sementara Bambang Brodjonegoro mengatakan, apabila pemerintah ingin mendorong setiap orang yang bekerja harus punya sertifikat, maka perlu regulasi yang menetapkan bahwa setiap pekerjaan perlu diisi oleh orang yang punya sertifikat sesuai dengan kompetensinya.
 
“Kalau kita tidak buat suatu gebrakan, maka pendidikan vokasi tetap akan menjadi pilihan kedua. Selain itu, kita juga perlu mensosialisasikan keunggulan bekerja berdasarkan vokasi sama baiknya dengan pendidikan umum,” imbuh Bambang.
 
Di akhir rapat, Menko Darmin juga memberi 3 arahan untuk ditindaklanjuti. Pertama, mengenai sistem informasi pasar tenaga kerja. Kedua, dalam waktu seminggu ke depan, seluruh K/L perlu segera mengumpulkan data kebutuhan tenaga kerja di sektor masing-masing untuk kemudian dicocokkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dan yang terakhir atau ketiga adalah tentang perlunya dipikirkan relokasi anggaran.
 
“Presiden itu setiap kali bicara tentang vokasi ini, beliau tidak bicara seribu atau sepuluh ribu, tapi jutaan. Dalam setahun kita harus bisa menghasilkan jutaan orang yang siap bekerja. Itu berarti pendidikan dan pelatihannya ini juga perlu dalam jumlah serupa,” tutupnya. (ekon)
 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Farah Heliantina
 
email: humas.ekon@gmail.com
twitter: @perekonomianRI 
website: www.ekon.go.id
Siaran Pers Terkaitrss
Informasi tidak ditemukan
Siaran Pers TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan