Siaran Pers - Percepat Realisasi PSN, Pemerintah Kebut Penyelesaian Kendala Pembangunan
Senin, 30 Oktober 2017 - 15:18
Siaran Pers - Percepat Realisasi PSN, Pemerintah Kebut Penyelesaian Kendala Pembangunan
Sumber gambar : ekon.go.id
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 
SIARAN PERS
Percepat Realisasi PSN, Pemerintah Kebut Penyelesaian Kendala Pembangunan
Jakarta, 30 Oktober 2017
 
 
Pemerintah terus berkomitmen mempercepat penyediaan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini terwujud dalam upaya debottlenecking yang dilakukan pemerintah dalam rangka mempercepat realisasi proyek infrastruktur sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
 
Hal ini mengemuka saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sekaligus Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memimpin Rapat Koordinasi KPPIP, Senin (30/10), di Jakarta.
 
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto serta pejabat kementerian/lembaga terkait.
 
Saat ini, pemerintah tengah menggarap 245 proyek dan 2 program yang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satunya adalah proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Selatan-Utara. Kendala yang dihadapi pemerintah adalah pengadaan lahan Kampung Bandan yang sangat kompleks dan membutuhkan koordinasi Pemerintah Pusat dalam bentuk Tim Kerja.
 
Nantinya Tim Kerja akan berperan  sebagai Komite Koordinasi  Transit Oriented Development (TOD) yang melakukan  sinkronisasi Masterplan  TOD dengan rencana  pembangunan Depo MRT  Jakarta dan Perumahan  Rakyat, dengan melibatkan  banyak pemangku  kepentingan, baik dari  Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah, dan  Badan Usaha.
 
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan nantinya akan ada 16 Kementerian/Lembaga dan Instansi yang masuk ke dalam struktur Tim Kerja Pengembangan TOD Kampung Bandan. “Kami mengusulkan ada 16 kementerian/lembaga dan instansi yang perlu terlibat dalam tim kerja ini,” ungkap Wahyu.
 
Rakor juga memutuskan, terkait pembiayaan  pembangunan proyek MRT Jakarta,  pembagian pembebanan pinjaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta adalah 49% dan 51%. Hal ini tidak hanya berlaku untuk proyek dari Lebak Bulus  sampai Bundaran HI (Fase I), tetapi juga untuk proyek dari Bundaran HI sampai Kampung Bandan (Fase II). (ekon)
 
 
 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati
 
email: humas.ekon@gmail.com
twitter: @perekonomianRI 
website: www.ekon.go.id
 
Siaran Pers TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan