Siaran Pers - Serius Jaga Perdagangan Elektronik, Pemerintah Gelar Pendataan e-commerce
Jumat, 15 Desember 2017 - 16:27
Siaran Pers - Serius Jaga Perdagangan Elektronik, Pemerintah Gelar Pendataan e-commerce
Sumber gambar : ekon.go.id
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
 
SIARAN PERS
 
Serius Jaga Perdagangan Elektronik, Pemerintah Gelar Pendataan e-commerce
 
Jakarta, 15 Desember 2017
 
 
Pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi digital melalui perdagangan elektronik (e-commerce). Wujud keseriusan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-commerce) 2017-2019.
 
Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan e-commerce Indonesia,Perpres tersebut mengamanatkan adanya dukungan berupa kebijakan, program, fasilitasi dan insentif oleh kementerian/lembaga terkait, yang dirumuskan dan diimplementasikan dengan berkolaborasi bersama para pelaku usaha (asosiasi).
 
Plt.Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso menjelaskan pemerintah memerlukan basis data akurat agar kebijakan dan dukungan yang diberikan tepat sasaran. Meski tidak dipungkiri, sampai saat ini belum tersedia data e-commerce yang dapat dijadikan acuan bersama.
 
"Data e-commerce ini sangat penting, tapi selama ini tidak jelas siapa yang me-record dan apa yang di-record,” ujar Bambang saat membuka Sosialisasi Pengumpulan Data e-commerce, Jumat (15/12), di Jakarta.
 
Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto, Plt Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin, Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Aulia Marianto serta para pelaku usaha terkait.
 
Lebih lanjut, Bambang mengharapkan perkembangan e-commerce dapat memberikan manfaat kepada banyak kalangan. “E-commerce ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal dan bukan hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, sehingga pemetaan mengenai kondisi dan potensi UMKM online juga diperlukan,” ucapnya.
 
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan pengumpulan data e-commerce sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.Dirinya menjamin data  yang disampaikan oleh responden dijamin kerahasiaannya oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah BPS. Adapun data yang akan dipublikasikan akan berupa data agregat.
 
"Data-data yang nanti diserahkan ke BPS akan dijamin kerahasiaannya. Selain itu, BPS juga tidak akan mengeluarkan data individu dari konsumen data,” tutur Kecuk.
 
Sementara itu, terkait pelaksanaan pengumpulan data e-commerce akan dilakukan pada Januari 2018. Pemilihan waktu ini didasari agar nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2017 dapat terdata. Data yang ada akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisa langsung oleh BPS. Publikasi data tersebut ditargetkan akan dilakukan pada bulan Februari 2018.
 
Kegiatan Sosialisasi Pengumpulan Data e-commerce merupakan hasil kerjasama Kemenko Bidang Perekonomian bersama BPS. Didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, serta idEA selaku asosiasi e-Commerce Indonesia. Melalui sosialisasi ini, diharapkan terdapat kesepahaman, komitmen, dan kerjasama antara pelaku bisnis e-commerce dan pemerintah mengenai urgensi dan manfaat dari pengumpulan data e-commerce. (ekon)  
 
 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati
 
 
email: humas.ekon@gmail.com
twitter: @perekonomianRI 
website: www.ekon.go.id
 
Siaran Pers TerbaruLainnyarss
Informasi tidak ditemukan