Produk Hukum

Produk Hukum



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Berlaku

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

Mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Kredit Usaha Rakyat beserta perubahannya.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

Mengubah Permenko 11 Tahun 2017 (Perubahan Kedua)

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG SINKRONISASI ANTAR INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK DALAM RANGKA PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Mengubah Permenko 9 Tahun 2015

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG PENGALIHAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PENGELOLAAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION KEPADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL