Produk Hukum

Produk Hukum



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN UNTUK MEMBIAYAI PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA JALUR UTARA – SELATAN (KAMPUNG BANDAN – LEBAK BULUS)


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG KOMPOSISI PEMBEBANAN PINJAMAN UNTUK MEMBIAYAI PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT DI PROVINSI DARAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHAP I (LEBAK BULUS-BUNDARAN HOTEL INDONESIA)


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2013


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG MATRIKS TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI PADA TINGKAT NASIONAL


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DALAM JABATAN STRUJTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG HAK KEUANGAN BAGI SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2012