Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kementerian ini tergabung dalam Kabinet Ampera I yang menggantikan Kabinet Dwikora. Seiring dengan pergantian pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah (lihat Nama-Nama Menteri Koordinator). Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian,
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian,
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
6. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

1. Kementerian Keuangan (Sri Mulyani Indrawati);
2. Kementerian Ketenagakerjaan (Ida Fauziah);
3. Kementerian Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita);
4. Kementerian Perdagangan (Agus Suparmanto);
5. Kementerian Pertanian (Syahrul Yasin Limpo);
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sofyan Djalil);
7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir);
8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Teten Masduki);
9. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Bambang Brodjonegoro);

           serta instansi lain yang dianggap perlu dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang koordinasi.