Publikasi Siaran Pers

Siaran Pers

28 Jun 2016 17:23

Wakil Presiden Meresmikan Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi

Sejak meluncurkan program deregulasi perekonomian pada 9 September 2015, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan 12 paket kebijakan ekonomi guna menyederhanakan peraturan dan meningkatkan daya saing perekonomian. Untuk memastikan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan dan yang akan diluncurkan berjalan dengan baik, pada hari ini, Selasa (28/6), Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.


27 Jun 2016 23:17

Seluruh Peraturan Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Selesai Akhir Juni

98% regulasi terkait Paket Kebijakan Ekonomi telah rampung dibahas. Total 98% regulasi tersebut sebanyak 200 peraturan, terdiri dari 48 peraturan tingkat Presidensial dan 152 peraturan tingkat Kementerian /Lembaga.


25 Jun 2016 00:25

Darmin Nasution: KUR Harus Jelas Dampaknya Pada Kesejahteraan Rakyat

Jakarta - Pemerintah dipastikan segera memperbaiki beberapa regulasi program kredit usaha rakyat. Usaha ini dilakukan agar penyaluran KUR bisa lebih terarah dan tepat sasaran.


25 Jun 2016 00:17

Pernyataan Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Terkait Hasil Referendum Inggris – Uni Eropa

We value both the European Union and the United Kingdom highly as economic partners. As the World Bank pointed out in its second-quarter 2016 economic quarterly on Indonesia, Indonesia is in a relatively resilient economic position. Nevertheless, we will monitor the situation closely in coming days. We will maintain open communication with policy makers around the region, and look forward to working closely with policy makers around the region as appropriate.


22 Jun 2016 19:57

Struktur KPPIP Diperkuat Dengan Masuknya Menko Maritim dan Menteri LHK

Percepatan penyiapan proyek infrastruktur prioritas seringkali terkendala proses pengadaan barang dan jasa. Untuk menyiasati kendala tersebut, perlu adanya ketentuan tentang mekanisme pengadaan melalui Panel Konsultan, di samping mengadopsi pasal-pasal percepatan pengadaan yang diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016.


21 Jun 2016 20:17

Pokja Deregulasi Fokus Penyelesaian Kasus Besar

Kelompok Kerja Kampanye dan Diseminasi Paket Kebijakan Ekonomi (Pokja I) akan membuat dan menyebarluaskan konten paket deregulasi ke dalam beberapa versi bahasa. Materi berbahasa asing ini bisa menjadi bahan bagi kedutaan RI di luar negeri ketika bertemu dengan dunia usaha di negara tempat mereka bertugas.