Publikasi Siaran Pers

Siaran Pers

15 Feb 2016 23:03

HPP Gabah dan Beras Tahun 2016 Belum Ada Perubahan

Pemerintah menyatakan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras Tahun 2016 tidak mengalami perubahan sesuai Inpres No 5 Tahun 2015. “Dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga beras, melindungi tingkat pendapatan petani, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan masyarakat, harga gabah dan harga beras tetap,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin (15/2).


15 Feb 2016 20:27

Melindungi Pengusaha Kecil, Memberi Kepastian Batasan Kepemilikan Saham Asing

Pengusaha Dalam Negeri diberi kebebasan seluas-luasnya untuk berinvestasi di seluruh sektor dan khusus Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), pemerintah bahkan melindunginya. Hal ini menjadi prinsip dari semangat melonggarkan aturan investasi asing dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).


11 Feb 2016 19:48

Laporan Perkembangan Kredit Usaha Rakyat Terkini

Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak bisa dilihat berdiri sendiri, tetapi terkait dengan hal lain. Misalnya, KUR terkait dengan Ease of Doing Business (EODB). “Penyederhanaan berbagai hal perlu dilakukan agar KUR dapat berkembang dan tepat sasaran, yang pada akhirnya akan menaikkan rangkingIndonesia dalam EODB,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi terkait KUR pada hari ini, Kamis (11/2).


10 Feb 2016 20:17

Penyusunan Peta Jalan E-Dagang Nasional (Road Map E-Commerce)

Pemerintah memutuskan Peta Jalan E-Dagang Nasional (Road Map E-Commerce) dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Rabu (10/2). Ruang lingkup e-dagang ini adalah barang pemerintah dan barang untuk publik. “Ini harus benar-benar jadi program nasional yang bukan gawe pemerintah saja, tapi mendorong private sector dan masyarakat,” kata Darmin Nasution.


10 Feb 2016 19:01

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP): Sinergi dan Komitmen Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Sinergi Kementerian dalam satu visi, misi, dan komitmen untuk mendorong percepatan dan pencapaian penyediaan pembangunan infrastruktur tercermin jelas dalam acara Infrastructure Outlook 2016 hari ini. Perhelatan besar yang diselenggarakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ini menandai era baru dalam percepatan pembangunan infrastruktur.


09 Feb 2016 17:44

Tindak Lanjut Pembangunan Kilang Bontang

Pemerintah memutuskan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan Proyek Kilang Bontang dilaksanakan melalui skema Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Landasan hukumkeputusan ini adalahPerpres No 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dan Perpres No 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.