Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021, pemerintah akan meningkatkan plafon KUR di 2021 menjadi sebesar Rp253 triliun, meningkat dibandingkan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp220 triliun.

UU Cipta Kerja berupaya memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan berusaha. 

Di penghujung 2020 ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Manajemen Olahraga dari Universitas Negeri Semarang (Unnes). Dalam event Upacara Penganugerahan Doktor Honoris Causa tersebut, Menko Airlangga menyampaikan orasi ilmiah dengan judul “Transformasi Organisasi Olahraga melalui Kepemimpinan Humanis”.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar acara Diskusi Panel Outlook Ekonomi dengan tema “Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi di 2021” pada hari Selasa, 22 Desember 2020 di Jakarta.  

Pemerintah telah menyelesaikan 2 peraturan pelaksanaan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2020 Tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan KPPU Award kepada Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Provinsi untuk mengapresiasi dukungan dan upaya pemerintah mendorong nilai-nilai persaingan usaha sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi yang mendorong prinsip persaingan usaha yang sehat.