Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi dari Wade Floyd, CEO baru ExxonMobil Indonesia, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (1/07). Audiensi tersebut untuk memperkuat kerja sama strategis di sektor energi, hilirisasi industri, dan percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dalam hal ini, Pemerintah juga ikut mendorong penguatan hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melalui kerja sama energi strategis tersebut.

Di tengah gejolak ketidakpastian global,  neraca perdagangan Indonesia bulan Mei 2025 tetap kokoh dengan torehan surplus mencapai USD4,3 miliar. Selain mengalami peningkatan 2,609% (mtm), kinerja positif tersebut juga memperpanjang tren surplus selama 61 bulan berturut-turut. Kinerja apik tersebut ditopang oleh surplus sektor nonmigas yang membukukan capaian USD5,83 miliar, sementara sektor migas mengalami defisit USD1,53 miliar.

Sebagai wujud komitmen untuk terus memperkuat transformasi ekonomi nasional dan melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Pemerintah terus melakukan penguatan ekosistem kemudahan berusaha dan daya saing nasional, di antaranya melalui upaya deregulasi di sektor perdagangan. Langkah strategis ini merupakan bagian dari reformasi struktural untuk memperkuat iklim usaha nasional dan mempercepat proses perizinan, serta diharapkan dapat menghilangkan hambatan teknis dan birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat alur logistik dan aktivitas bisnis. Paket deregulasi dimaksud mencakup dua aspek utama yakni relaksasi kebijakan impor dan penyederhanaan perizinan usaha di sektor perdagangan.

Usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Rapat Terbatas Bersama Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jumat (27/06). Pertemuan tersebut menjadi forum penting dalam membahas berbagai langkah strategis dalam merespons dinamika perekonomian global, termasuk mencakup penyesuaian kebijakan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat serta penguatan kerja sama di kawasan Asia Tenggara.

Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) terus menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan raihan nilai 88,62 untuk penilaian RB tahun 2024, Kemenko Perekonomian secara konsisten menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang efektif, akuntabel, dan berdampak. Reformasi Birokrasi tidak hanya dipandang sebagai urusan internal kesekretariatan, tetapi sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mendukung Program Prioritas Nasional (PPN) serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.