RUU Cipta Kerja bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera. Hal ini dilakukan melalui upaya memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja. Dalam prosesnya, RUU Cipta Kerja memperhatikan rambu-rambu dan koridor konstitusi serta mengikuti hierarki konstitusi. 

Pencapaian visi “Indonesia Maju” pada 2045 dan kebebasan dari middle income trap pada 2036 dapat terwujud jika dilakukan dengan strategi terpadu antara pemerintah dan segenap stakeholders-nya. Strategi tersebut termasuk dalam bidang teknologi...

Dinamika perubahan global perlu direspon dengan cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Untuk itu pemerintah melalui hadirnya RUU Cipta Kerja berupaya meningkatkan ekosistem investasi dan membenahi kegiatan berusaha, sehingga tantangan perekonomian global dapat teratasi.

Sebagai negara agraris, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional memang semakin penting dan strategis. Kontribusinya dalam PDB Indonesia yakni terbesar ketiga setelah sektor industri dan perdagangan. Kemudian, berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS, selama Januari-Desember 2019 ekspor produk pertanian sebesar US$ 3,61 miliar.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pekan lalu, telah mempertimbangkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B mengenai Pemerintahan Daerah.

Sinergi kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia tahun lalu terbukti dapat menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2019 tetap rendah terkendali pada level 2,72% (yoy) dan berada dalam kisaran sasaran 3,5±1%.