Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi-sosial yang terjadi selama ini, pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla meluncurkan sebuah program besar Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Kebijakan ini merupakan langkah konkret implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, terutama Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Pemerintah menyetujui usulan Arun Lhokseumawe sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di Indonesia. Sedangkan dua usulan KEK baru lainnya, yaitu Galang Batang-Bintan dan Pulau Asam-Karimun, masih harus menunggu kelengkapan dokumen yang belum lengkap. Usulan tersebut dibahas dalam Sidang Dewan Nasional KEK untuk Pembahasan Usulan KEK, Senin (30/1), di Jakarta.

Kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap Satuan Tugas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (Satgas PKE) meningkat. Ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang sudah diselesaikan Satgas melalui Kelompok Kerja (Pokja) IV yang khusus menangani penyelesaian kasus.

Pemerintah terus berupaya menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara mendorong daerah-daerah untuk segera menyelesaikan persoalan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Adapun salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan persoalan RTRW ini melalui percepatan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN).

Total plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2017 adalah sebesar Rp 110 Triliun. Angka ini berlaku sejak 1 Januari 2017 sehingga tidak merugikan penyalur yang telah menyalurkan KUR di tahun 2017 sebelum plafon penyaluran KUR ini ditetapkan.

Pemerintah membentuk tim kecil yang terdiri dari para pejabat Eselon I dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk membuat peta persoalan agar sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah bisa berjalan baik.