Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah dalam pemulihan kembali ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah terus mengharmonisasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menciptakan permintaan dan mendukung kelanjutan bisnis.

Pemerintah melakukan penyempurnaan tata kelola Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020. Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2020 ini mengatur beberapa perubahan ketentuan yang sebelumnya ada dalam Perpres 36/2020.

Pemerintah meluncurkan penjaminan kredit modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. PT Jamkrindo dan PT Askrindo telah ditugaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. 

Setelah sebelumnya dilaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) pada tanggal 15 Mei 2020 dan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) pada tanggal 02 Juli 2020 lalu, hari ini (3/7) giliran Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dilantik dan diambil sumpahnya. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melantik 28 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pelantikan kali ini pun dilaksanakan dengan tatanan baru “new normal” seperti halnya pelantikan 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) pada 15 Mei 2020 lalu.

Kebijakan memudahkan syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada masa pandemi Covid-19 dan dimulainya akitivitas ekonomi pada era New Normal berdampak positif, ditandai dengan penyaluran KUR yang mulai meningkat signifikan pada minggu kedua Juni 2020.