Publikasi Siaran Pers

Siaran Pers

13 Dec 2020 12:01

Pemerintah Terbitkan Perpres Nomor 114 Tahun 2020 untuk Percepat Inklusi Keuangan Indonesia

Pemerintah mencanangkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada 2016.  3 tahun berselang, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 76,19 persen, melampaui target yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif sebesar 75 persen.


11 Dec 2020 22:11

Menko Airlangga: Pemerintah Berkomitmen Tegas dalam Pelestarian Lingkungan

Program Perhutanan Sosial yang digulirkan pemerintah sejak 2007 telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan negara dan hutan adat (hak). Kehadiran UU Cipta Kerja akan semakin menjamin keberlangsungan program ini.


11 Dec 2020 15:51

Pemerintah Turun ke Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja: Bahas Sektor Perindustrian, Perdagangan, Kepabeanan, Perizinan, KPBPB, KEK, & Transportasi

RPP KPBPB tidak hanya melingkupi KPBPB BBK, namun juga melingkupi KPBPB Sabang, terutama dalam hal kewenangan perizinan, aturan pemasukan dan pengeluaran  barang, serta insentif.


10 Dec 2020 16:21

Pemerintah Berupaya Tingkatkan Produktivitas Sagu yang Berdaya Saing

Pemerintah berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas sagu yang berdaya saing. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan membangun industri pengolahan sagu di beberapa titik sentra produksi sagu. 


10 Dec 2020 16:07

Rakornas TPAKD 2020: Optimalkan TPAKD untuk Tingkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat

Pada 2019, indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 76,19%. Beranjak dari keberhasilan tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan target indeks inklusi keuangan di 2024 sebesar 90%. Untuk mengakselerasi inklusi keuangan tersebut telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di provinsi dan kabupaten/kota.


10 Dec 2020 13:57

Pemerintah Turun ke Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja: Bahas Sektor Kemudahan Berusaha di Daerah, ESDM, Tata Pajak, dan Retribusi Daerah

UU Cipta Kerja mendorong serta menjadikan iklim usaha yang baik dan perizinan yang cepat. Penerapan UU Cipta Kerja ini dapat dimanfaatkan sebagai lompatan yang signifikan dan sebagai upaya melepaskan Indonesia dari jeratan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) sehingga menjadi negara maju.