Pemerintah mencanangkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada 2016.  3 tahun berselang, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 76,19 persen, melampaui target yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif sebesar 75 persen.

Program Perhutanan Sosial yang digulirkan pemerintah sejak 2007 telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan negara dan hutan adat (hak). Kehadiran UU Cipta Kerja akan semakin menjamin keberlangsungan program ini.

RPP KPBPB tidak hanya melingkupi KPBPB BBK, namun juga melingkupi KPBPB Sabang, terutama dalam hal kewenangan perizinan, aturan pemasukan dan pengeluaran  barang, serta insentif.

Pemerintah berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas sagu yang berdaya saing. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan membangun industri pengolahan sagu di beberapa titik sentra produksi sagu. 

Pada 2019, indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 76,19%. Beranjak dari keberhasilan tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan target indeks inklusi keuangan di 2024 sebesar 90%. Untuk mengakselerasi inklusi keuangan tersebut telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di provinsi dan kabupaten/kota.

UU Cipta Kerja mendorong serta menjadikan iklim usaha yang baik dan perizinan yang cepat. Penerapan UU Cipta Kerja ini dapat dimanfaatkan sebagai lompatan yang signifikan dan sebagai upaya melepaskan Indonesia dari jeratan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) sehingga menjadi negara maju.