Penyusunan standar usaha yang baik dan benar, serta penguatan fungsi pengawasan kegiatan usaha menjadi komitmen Pemerintah untuk memastikan kemudahan berusaha dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia menyusun standar usaha berbasis risiko dengan mengacu pada referensi praktik terbaik penyusunan standar usaha di negara yang telah berpengalaman.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membuka Kongres IV DPP Ikhwanul Muballighin dan Deklarasi Gerakan Nasional Muballigh Berwirausaha, Sabtu (27/3). Pada kongres yang diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan tersebut, Menko Airlangga mengajak seluruh Ikhwanul Muballighin untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan Pemerintah.

Insentif Super Tax Deduction Kegiatan Vokasi merupakan salah satu jalan tengah yang diupayakan Pemerintah untuk membentuk tenaga kerja yang kompeten dan juga sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 yang mengatur pemberian insentif super tax deduction sebesar 200% bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme bahwa seluruh indikator pengendalian Covid-19 sudah menunjukkan perkembangan positif dalam sebulan terakhir. Terutama sejak dijalankannya Program PPKM Mikro dan Program Vaksinasi untuk tenaga kesehatan, lansia, dan pelayanan publik.

Menegaskan komitmen dalam penguatan kerja sama ekonomi bilateral, Pemerintah Indonesia dan Singapura melakukan pertemuan bilateral yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (26/3).

Pemerintah terus memastikan agar kebijakan di aspek kesehatan maupun ekonomi berjalan beriringan di masa pandemi ini. Alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp699,4 triliun di tahun 2021, program vaksinasi, dan PPKM Mikro menjadi perhatian utama pemerintah.