Total plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2017 adalah sebesar Rp 110 Triliun. Angka ini berlaku sejak 1 Januari 2017 sehingga tidak merugikan penyalur yang telah menyalurkan KUR di tahun 2017 sebelum plafon penyaluran KUR ini ditetapkan.

Pemerintah membentuk tim kecil yang terdiri dari para pejabat Eselon I dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk membuat peta persoalan agar sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah bisa berjalan baik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklarifikasi beredarnya berita dan meme yang keliru tentang kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pengurusan STNK dan BPKB. Menurut Darmin, sebagian pemberitaan itu menyebut seolah-olah Presiden mempertanyakan kembali Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah diteken. PP yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016.

Persoalan irigasi dan lahan merupakan salah satu bonggol dari persoalan kesejahteraan rakyat. Dua persoalan tersebut juga menjadi pokok dari pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Untuk itu, pemerintah akan memusatkan perhatian pada rehabilitasi irigasi. Pemerintah tengah me-review keterkaitan antara irigasi primer, sekunder, dan tersier.

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai pelaku usaha. Berkembangnya kapasitas wirausaha akan menggerakkan usaha-usaha baru yang pada gilirannya menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Sejalan dengan visi Indonesia menjadi The Digital Energy of Asia, pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan XIV yaitu Peta Jalan e-commerce. Secara garis besar Peta Jalan e-commerce berusaha meningkatkan keterbukaan bagi semua pihak serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi kepentingan nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maupun start-up.