Hari ini, Senin (25/7), Kemenko Perekonomian mengadakan seminar dan diskusi dengan tema, “Perkembangan Indonesia Terkini: Tantangan dan Peluang.” Seminar ini diadakan dalam rangka Ulang Tahun Kantor Kemenko Perekonomian yang ke-50.

Kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dalam proyek pembangunan yang memiliki kelayakan finansial tinggi perlu didorong terus. Dengan demikian, anggaran Pemerintah Pusat dapat dioptimalkan untuk pembangunan lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur di bagian Timur Indonesia dan daerah terpencil. Penerapan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia sangat penting mengingat APBN dan APBD hanya dapat mendanai lebih kurang 41% dari kebutuhan investasi infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna tanggal 7 April 2016 difokuskan pada 1 pulau besar yaitu Kalimantan untuk dijadikan contoh (pilot project) bagi daerah lain. Sudah ada kemajuan dalam proses kompilasi dan integrasi informasi geospasial (IG) di pulau Kalimantan.

Penerbitan regulasi dalam Kebijakan Deregulasi Ekonomi Nasional pada pokoknya untuk menyederhanakan dan memudahkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan merevisi peraturan dan ketentuan atau prosedur, mengisi kekosongan peraturan, dan mencabut peraturan.

Sebagaimana telah berulang kali dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pemerintah akan melakukan penundaan peruntukan kawasan hutan alam untuk dkonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. “Kita ingin menata kembali lahan sawit, termasuk meningkatkan produksi lahan yang sudah ada dan replanting,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada rapat koordinasi lanjutan rancangan penundaan (moratorium) izin perkebunan kelapa sawit, Jumat (15/7), di Jakarta.

Pemerintah akan segera merealisasikan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur yang sejak 40 tahunan lalu jalan di tempat. Penandatanganan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KKPBU) SPAM Umbulan ini rencananya akan dilaksanakan pada akhir Juli 2016. Keputusan ini diambil saat Rapat Koordinasi Kemajuan Proyek SPAM Umbulan yanng dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pagi ini Rabu (13/7) di Jakarta.