Publikasi Siaran Pers

Siaran Pers

05 Apr 2017 21:01

Pemerintah Akan Hapus Regulasi Yang Tak Sesuai Semangat Deregulasi

Pemerintah masih menghadapi masalah adanya kecenderungan kementerian/lembaga yang ingin terlalu mengatur tata niaga perdagangan. Kalangan pelaku usaha pun mengeluhkan banyaknya ketentuan tata niaga yang menimbulkan ketidakpastian usaha dan mendistrosi kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak terhadap industri, investasi, ekspor, dan inflasi.


29 Mar 2017 22:46

Kementerian/Lembaga Harus Patuh Pada Semangat Deregulasi

Perekonomian Indonesia hingga saat ini masih menghadapi kendala strategis yang harus diperbaiki,khususnya dalam tata niaga perdagangan. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi tentang masalah logistik terkait dengan pelayanan portal Indonesia National Single Window (INSW) serta waktu tunggu barang keluar dari pelabuhan (dwelling time).


16 Mar 2017 23:00

Wujudkan Pemerataan, Masalah Lahan Harus Dituntaskan

Jakarta (16/3) – Masalah lahan di Indonesia merupakan masalah besar yang selama 70 tahun tak ada yang berani membereskan. Karena itu, meski sulit, masalah ini tetap harus dituntaskan.


02 Mar 2017 17:53

Keberlanjutan Perkebunan Harus Ditunjang Riset dan Inovasi

Jakarta - Sektor perkebunan memiliki potensi dan kontribusi yang sangat besar terhadap negara. Hanya saja, harga komoditas andalan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) dan karet mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir, walaupun pada pertengahan sampai dengan akhir tahun 2016 mulai menunjukkan adanya perbaikan.


26 Feb 2017 15:59

Menko Darmin Pimpin Delegasi Ke Iran Untuk Pererat Kerjasama Bilateral

Tehran – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution pada 26-27 Februari 2017 memimpin delegasi yang terdiri dari Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Duta Besar RI untuk Iran, sejumlah pejabat tinggi dari K/L terkait serta jajaran eksekutif dari BUMN dan pengusaha nasional.


22 Feb 2017 17:19

Pemerintah Percepat Pembangunan 5 Jalan Tol

Jakarta – Pemerintah menandatangani perjanjian dalam mewujudkan percepatan penyediaan lima proyek jalan tol dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang terdiri dari: