Sektor industri kelapa sawit terus didorong agar sejalan dengan prinsip berkelanjutan dan berkontribusi dalam pencapaian SDGs 2015-2030 yang digunakan sebagai panduan negara maju dan berkembang dalam mengimplementasikan ekonomi berkelanjutan. Sejak 2011, pemerintah juga telah mendorong industri sawit agar mengedepankan prinsip berkelanjutan melalui sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yang lebih dikenal dengan istilah Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Indonesia telah melakukan reformasi secara berkesinambungan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendorong perbaikan iklim usaha. Hasil dari penyelenggaraan reformasi tersebut tercatat dan diakui (recognized) dalam Laporan Kemudahan Berusaha (Doing Business) 2019 yang dipublikasikan oleh World Bank pada hari Rabu (31/10) pukul 20.30 waktu setempat.

Membangun infrastruktur sama dengan membangun masa depan sebuah peradaban. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, diharapkan tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah. Tentunya, hal tersebut untuk menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia.

Sistem Online Single Submission (OSS) sudah berjalan selama empat bulan sejak diluncurkan pada 9 Juli 2018. Sebagai program new regime perizinan, OSS berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE).

Pemerintah terus memfokuskan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai salah satu bagian dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi.

Pemerintah terus berupaya melakukan kebijakan pemerataan ekonomi dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu lahan, kesempatan, dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan ini dirancang untuk menyiapkan ekonomi nasional lolos dari jebakan middle income trap menuju status sebagai negara maju.