Dalam situasi ketika perkembangan teknologi informasi bergerak begitu cepat, kita tidak boleh berhenti hanya dengan menjadi pemakai saja. Kita harus bisa menyiapkan infrastruktur untuk mendorong lahirnya lahirnya bisnis-bisnis pemula (start up). Karena itu, pemerintah akan segera meluncurkan roadmap ecommerce. "Di situlah peran pemerintah dalam mendorong lahirnya pelaku-pelaku bisnis kecil menengah. Meski tingkat kegagalannya cukup tinggi, tapi bagi yang berhasil, dia akan dengan cepat bisa mengkapitalisasi usahanya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan sambutan kunci pada acara Indonesia Broadcasting Expo (IBX) 2016, 21 Oktober 2016 di Jakarta.
Dari Paket Kebijakan Ekonomi I hingga XII yang sudah dikeluarkan pemerintah, masih terdapat 7 (tujuh) peraturan yang statusnya belum selesai dan tidak ada kemajuan hingga Selasa, 31 Mei 2016. Dua peraturan yang sebelumnya juga berstatus belum selesai, yakni Peraturan Pemerintah tentang Insentif PPh Pasal 21 untuk Karyawan Industri Padat Karya dan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estate Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu, telah selesai dibahas pada 29 Mei lalu. Kedua peraturan yang menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian dan Kemenkeu ini tinggal menunggu hasil harmonisasi peraturan dari Kemenkumham.
Pemerintah mengajak para pemangku kepentingan untuk berpartispasi dalam pencegahan kebakaran. Usaha pencegahan kebakaran hutan, kebun, dan lahan secara keseluruhan membutuhkan sumber daya dan dana-dana yang tidak sedikit serta membutuhkan koordinasi antar pihak, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lain.
Menindaklanjuti rapat kabinet, sangat diperlukan stabilisasi harga pangan menjelang Hari Raya Lebaran, hari ini, Selasa (24/5) diadakan rapat koordinasi harga pangan terkait harga ayam, daging, beras dan bawang. “Waktunya semakin pendek dan keputusan harus cepat diambil,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Impor Grand Parent Stock (GPS) yang berlebih, karena over estimasi perhitungan demand, pada tahun 2013-2014 telah mengakibatkan over supply produksi daging ayam. Persaingan di pasar pun menjadi pincang karena perusahaan integrasi besar juga memasok daging ayam ke pasar trandisional. Usaha peternakan ayam ras pedaging (broiler) sekitar 95% saat ini dikuasai perusahaan integrasi dan hanya 5% peternak mandiri. Sedangkan peternak ayam ras petelur (layer) 100% peternak mandiri.
Pemerintah berharap ada mekanisme yang mendorong agar asosiasi industri maupun asosiasi profesi turut mengambil inisiatif dalam menyusun standar kompetensi. Nantinya standar tersebut diajukan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk dibakukan jika disetujui.