Saat ini pemerintah terus fokus mendorong peningkatan inklusi keuangan lewat ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan target Indonesia menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan target USD 130 miliar transaksi online pada 2020.

Pemerintah serius menunjukkan komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri telah menargetkan angka inklusi keuangan 75% tahun 2019, dimana indeks inklusi keuangan Indonesia masih berada di tingkat 36% berdasarkan data 2014.

Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Aceh. Hal ini ditandai dengan rencana pengembangan KEK Arun Lhokseumawe melalui perjanjian kerjasama kegiatan operasional barang milik negara (BMN) berupa aktiva kilang LNG Arun.

Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Peta yang dimaksud disini adalah sebagai Informasi Geospasial (GI). Perpres ini mengamanatkan pemerintah untuk segera mewujudkan satu referensi dan satu standar yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan terkait perencanaan maupun pemanfaatan ruang di Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Perkumpulan Ekonomi Indonesia-Jerman (EKONID) mempererat kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia.

Pemerintah menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata niaga melalui pergeseran pengawasan ketentuan Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) dari border ke post border.